.webp)
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakaan kehadiran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu berkontribusi terhadap pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebab APKI bisa berkontribusi dalam menyusun, mengembangkan, mengevaluasi kebijakan untuk kegiatan di instansi Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker.
"Karena itu, sangat penting bagi APKI untuk selalu bersinergi dan kolaborasi dengan instansi pembina tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh mitra baik nasional dan internasional," kata Haiyani dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).
Hal tersebut diungkapkan olehnya usai melantik DPP APKI periode 2023 sampai dengan 2026 di Jakarta, Kamis (2/11). Dia menjelaskan APKI merupakan organisasi yang menaungi para pengawas ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu Ditjen Binwasnaker dan K3 selaku instansi pembina dalam mencapai salah satu dari 9 lompatan Kemnaker, yakni Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, dia meminta APKI untuk belajar dan berkembang menjadi organisasi profesi yang profesional, kuat, mandiri, dan berdedikasi. Selain itu, dia turut mendorong agar APKI menjadi wadah komunikasi dan memiliki tujuan mewujudkan Pengawas Ketenagakerjaan yang andal, cerdas, kompeten, berintegritas, serta unggul agar menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis.
Untuk mencapai itu, DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, dan kapasitas peran pengawasan ketenagakerjaan.
"Pesan saya, maksimalkan organisasi ini dan terus lakukan peningkatan kapasitas pengawas dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," tuturnya.
Kepengurusan baru APKI ini merupakan tindak lanjut dari Munas V APKI pada September 2023. Dalam Munas tersebut, Direktur Binariksa Kemnaker Yuli Adiratna terpilih sebagai Ketua Umum APKI Periode 2023 sampai dengan 2026.
"Sekali lagi kami berharap APKI dapat melakukan kolaborasi dan koordinasi serta sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat, baik antara DPP APKI dengan DPK dan DPD maupun stakeholder lainnya," tutupnya.
(akn/ega)
