.webp)
Israel masih menyerang Jalur Gaza dan Palestina pada umumnya. Bereaksi atas situasi yang mengkhawatirkan kemanusiaan itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk perusahaan pro-Israel.
Seruan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) disampaikan HMI Badko Jabodetabeka-Banten via keterangan pers tertulis, Kamis (2/11/2023).
"Serangan Israel ke Palestina sudah tidak bisa dimaafkan. Kita harus mengecam Israel, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan pemboikotan seperti yang dilakukan oleh seluruh warga negara di dunia terhadap produk-produk yang secara nyata mendukung Israel," kata Ketua Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten, Adhiya Muzakki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ajakan boikot itu, selain untuk melawan Israel, juga bisa berdampak positif untuk memperkuat industri dalam negeri.Sebagai langkah taktisnya, Adhiya meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan memboikot produk Israel dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. Adhiya mengatakan pemerintah juga harus menutup masuknya produk Israel.
"Mau tidak mau pemerintah harus segera membuat kebijakan memboikot produk-produk Israel. Produk mereka jangan sampai masuk ke Indonesia," ujarnya.
 Ketua Badko HMI Jabodetabeka-Banten, M Adhiya Muzakki (Dok HMI) |
Diberitakan oleh detikFinance, nilai impor produk Israel ke Indonesia tembus Rp 226 miliar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-September 2023 ini, Indonesia telah mengimpor sejumlah barang dari Israel dengan total nilai USD 14,4 juta.
"Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini adalah business to business sifatnya," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (16/10) lalu.
Di Indonesia sendiri tidak sedikit masyarakat yang menyerukan aksi boikot produk-produk asal Israel akibat konflik yang kini berpusat di Jalur Gaza Palestina. Menanggapi hal ini, pemerintah telah menyatakan pihaknya tidak dalam posisi mendukung atau menolak gerakan boikot produk-produk tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangannya.
"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," ujar Putu, Kamis (2/11/2023).
(dnu/dnu)
