Polri Belum Akan Terima Bantuan PBB Usut Misteri Munir

Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menyatakan belum akan menerima bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan memberikan rekomendasi soal penanganan kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir. "Bantuan bisa kami terima bila menguntungkan, tetapi kalau tidak menguntungkan tidak mendukung suasana kondusif di tanah air tentu akan di tolak," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Bambang Kuncoko kepada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo 3 Jakarta, Senin (30/10/2006) .Sebelumnya Koordinator Kontras Usman Hamid menjelaskan, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untukextra judicial execution, Philips Alston, bersedia dilibatkan dalam investigasi kasus Munir. Alston berencana mengirim surat permohonan ke Pemerintah Indonesia soal itu November nanti. Menurut Usman, adanya pelapor khusus PBB itu bakal menguntungkan pemerintah. Sebab, menurut Usman, pelapor khusus itu akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah soal penanganan kasus Munir. Soal pelaksanaan investigasi internasional, Usman mengatakan, pelapor khusus PBB bisa masuk dalam tim penyelidik kepolisian yang telah ada atau membentuk tim tersendiri. Indonesia, menurut Bambang, adalah negara berdaulat yang punya sistem hukum sendiri dan tidak bisa diintervensioleh pihak manapun. Pihak asing dan luar negeri yang akan memberikan bantuan hukum ke Indonesia harusmenghormati, kedauluatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini, menurut Bambang, Kepolisian RI belum menerima tawaran resmi dari pihak mana pun yang akan melibatkan diri dalam investigasi internasional kasus kematian Munir. Namun, Bambang menegaskan Kepolisiantidak dalam kapasitas memberikan tanggapan soal tawaran tersebut. "Kalau ada tawaran itu silahkandibicarakan antara Kedutaan dengan Pemerintah," kata Bambang. (wiq/nrl)