.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru yang tersebar di 9 Provinsi Indonesia. Tujuan diadakannya acara ini adalah sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kesepuluh MPP yang baru diresmikan ini antara lain berada di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau, Kota Palangkaraya, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Morowali, serta Kabupaten Bone.
Menteri yang akrab disapa Anas mengatakan MPP ini adalah bentuk nyata pelayanan pemerintah yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terkait dengan berbagai layanan yang diintegrasikan di suatu daerah. Menurutnya, pengintegrasian layanan menjadi perhatian penting yang harus dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peresmian MPP ini saya kira simbolis saja tapi ruhnya adalah bagaimana mengintegrasikan layanan. Ini bukti arahan Pak Presiden agar birokrasi segera berdampak," kata Anas dalam acara 'Peresmian Bersama 10 Mal Pelayanan Publik' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).
Anas mengatakan ekosistem MPP ini ditargetkan ada di seluruh Indonesia. Diketahui, dengan adanya peresmian 10 MPP baru ini, total MPP yang sudah diresmikan yakni menjadi 163 MPP yang tersebar di daerah Indonesia.
Anas menjelaskan 4 ekosistem MPP yang di antaranya Direct Service (pelayanan langsung), Mobile Service (pelayanan bergerak) menggunakan sarana transportasi, Self-Service (pelayanan mandiri), dan Electronic Services (MPP Digital).
Menurut Anas, pelayanan tidak harus dilaksanakan di gedung baru, tetapi bisa menggunakan gedung bekas atau transportasi seperti bus yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini dikatakannya karena Anas ingin mendorong pemerintah mengintegrasikan layanan.
"Ini kita lihat di Ajerbaizan. Izin Pak Pj, Pak Gubernur, peningkatan kita ini kadang sibuk pada bangun gedung-gedung, pada hal yang kadang tidak langsung tersalurkan kepada rakyat. Bapak beli mobil yang lengkap melayani seperti di Ajerbaizan di sana da bus-bus dan mereka melakukan 400 layanan di suatu tempat Mal Pelayanan Publik. Saya kira jika para pj ingin membangun ini saya kira menarik," ujarnya.
"Kalo bangun gedung lama, gunakan gedung-gedung bekas ga perlu besar, tinggal di desain sedikit, diintegrasikan layanannya maka akan menjadi pengintegrasian layanan karena intinya bukan gedungnya, intinya memaksa mengintegrasikan layanan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Anas memaparkan 4 kunci penyelenggaraan MPP yang di antaranya adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan publik. Ia mengatakan integrasi layanan sangat penting karena hal tersebut merupakan ujung dari birokrasi.
"Pentingnya integrasi layanan yang ada di MPP. Teori yang disampaikan pak presiden dan Mendagri praktiknya di sini. Ujung dari birokrasi itu pelayanan, praktiknya gimana? Nah kita paksa di MPP," pungkasnya.
Adapun integrasi layanan yang ada di dalam MPP adalah integrasi antar OPD di lingkup Pemda Kab/Kota, Pemda dengan instansi pusat/instansi vertikal, Pemda dengan BUMD, dll. Dimulai dari sistem antrian hingga sharing data persyaratan yang diberikan oleh pengguna layanan.
Simak juga 'Saat MenPAN-RB Sebut MPP Digital Bisa Urus Pelayanan Publik Pakai HP':
