Hanya 9,3% Warga Pendatang di Bandung yang Punya Identitas

Hanya 9,3% Warga Pendatang di Bandung yang Punya Identitas

- detikNews
Senin, 30 Okt 2006 15:44 WIB
Bandung - Kota besar memang punya magnet yang kuat bagi masyarakat pedesaan. Gelombang urbanisasi setiap tahunnya terus meningkat. Sedikitnya 100 ribu hingga 150 ribu warga pendatang menyerbu Kota Bandung setiap tahunnya. Namun, hanya sekitar 14 ribu atau 9,3% yang mempunyai kartu identitas penduduk musiman (Kipem). Kepala Dinas Pendudukan Kota Bandung Herry Nur Hayat pada detikcom di kantornya, Jalan Ambon, Bandung, mengatakan peningkatan warga pendatang yang mayoritas memanfaatkan momen mudik lebaran berkisar 3% hingga 5%. "Terus kami sulit untuk menghalau warga pendatang untuk datang ke Bandung. Kami hanya bisa memberikan imbauan agar warga pendatang yang telah ada di Bandung tidak lagi mengajak sanak saudaranya ke sini," ujarnya. Herry mengaku kesulitan untuk mengetahui jumlah pasti maupun asal daerah warga pendatang. Sebab, mayoritas mereka tidak mendaftarkan identitasnya. Padahal sesuai Perda No 26 Tahun 1998, pendatang yang menetap lebih dari 1X24 jam untuk melapor ke aparat setempat. "Bagi warga pendatang yang hanya kerja disini untuk sementara, harus mempunyai Kipem. Hingga saat ini hanya 14 ribu warga pendatang yang punya Kipem. Padahal setiap tahunnya yang datang ke Bandung hampir 150 ribu," ujarnya. Angka 14 ribu pun, menurutnya, mayoritas berasal dari operasi yustisi yang digelar Dinas Pendudukan bekerjasama dengan Satpol PP. Herry mengungkapkan pada Rabu dan Kamis pekan ini (1-2/11/2006) pihaknya akan menurunkan tim pengendali dan pengawasan di empat titik yaitu Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, Stasiun Bandung, dan Stasiun Kiaracondong. "Tim ini bertugas untuk mendata identitas para pendatang ke Kota Bandung. Minimal hal ini bisa jadi shock therapy buat mereka untuk tidak datang ke Bandung. Dan semoga persentase pembuat Kipem pun meningkat," katanya. Namun, tambahnya, pihaknya tidak punya kewenangan untuk memulangkan warga pendatang. "Kami tidak punya anggaran untuk itu. Untuk memulangkan mereka tidak cukup uang Rp 20 ribu," kata Herry. (nrl/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads