Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi terbentuknya perkumpulan Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) dan mengingatkan agar mereka berani maju ke depan menjadi inisiator. Selain itu, HNW juga mengingatkan peran bersejarah para pemuda yang mana salah satunya meluruskan kiblat bangsa melalui parlemen.
HNW ingin para pemuda terlibat aktif dalam politik yang baik, sehingga dapat mengubah stigma negatif pada milenial dan generasi Z yang digambarkan seakan tak ingin terlibat dalam politik. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Jakarta, Senayan.
"Jangan sampai pemuda Indonesia sebagai pemilik peran mensejarah dan sekaligus pemilik kedaulatan malah terbawa framing persepsi tentang generasi milenial, generasi Z, yang digambarkan sebagai generasi yang tidak mau berpolitik, tidak mau repot, inginnya yang instan serta santai, lalu akhirnya memilih golput," ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (25/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HNW juga menambahkan bahwa generasi muda biasanya memilih calon pemimpin negeri ini secara asal-asalan dan tidak memikirkan risiko ke depannya. Sehingga, sosok yang terpilih menjadi wakil rakyat merupakan representasi yang buruk.
"Kalaupun memilih, maka memilihnya ya hanya dengan semangat hura-hura dan asal-asalan. Sehingga, mereka yang terpilih sebagai pimpinan nasional atau wakil rakyat, bukanlah representasi yang terbaik untuk Indonesia pada masa sekarang maupun yang akan datang," tambahnya.
Indonesia merupakan negara yang merdeka karena sebuah perjuangan. HNW mengingatkan kepada pemuda bahwa negeri ini memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, serta dihormati oleh bangsa-bangsa dunia.
"Indonesia adalah negara yang merdeka karena perjuangan. Ini bukan negeri asal-asalan. Potensi Indonesia sangat luar bisa. SDA luar biasa kaya raya. Jati diri Indonesia sangat dihormati bangsa-bangsa dunia. Maka sewajarnya bila Parlemen dan pimpinan Pemerintah yang dipilih oleh kaum muda juga bukan yang asal-asalan," katanya.
Pun dari sisi konstitusi yang semuanya sudah memiliki landasan konstitusionalnya. HNW berharap bahwa PPI mampu menyegarkan kembali semangat membara di era reformasi.
"Tinggal bagaimana konsistensi menjalankan konstitusi. Ini yang penting untuk selalu diingatkan pada anak-anak muda. Pemuda Parlemen Indonesia yang rasional, kritis, yang datang dari seluruh Indonesia bisa menyegarkan kembali semangat reformasi, semangat anak-anak muda dari tahun 20-an, 50-an, dan tahun 98-an dengan reformasi itu," ujarnya.
Anak-anak muda sudah sewajarnya kembali ambil inisiatif dan tampil di garda terdepan melanjutkan peran-peran sejarah yang semuanya sangat mungkin untuk terulang. Mengingat, kemerdekaan Indonesia didapat karena adanya inisiasi dari anak-anak muda.
Tahun 1923-1924, pemuda terpelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda untuk pertama kali membawa nama 'Indonesia'. Kemudian anak-anak muda ini berkomunikasi dengan simpul-simpul seperti Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan Jong Islamieten Bond. Mereka kemudian menguatkan simpul itu melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
Sekadar menyegarkan ingatkan, HNW bercerita terkait bagaimana para pemuda zaman dahulu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Ia berharap apa yang telah dilakukan di zaman dulu dapat terulang di era kini.
"Para pemuda ini menyiapkan Indonesia merdeka 20 tahun ke depan, pada tahun 1945. Sekarang tahun 2023-2024, maka 20 tahun yang akan datang anak-anak muda akan bertemu dengan Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka. Sejarah adalah pengulangan. Ada siklus 100-tahun, ada siklus 20 tahun," ucapnya.
"Dulu, 1928, 20 tahun berikutnya Indonesia merdeka. Sekarang 2023-2024, menuju 2045. Maka siapkan diri Anda semua para aktivis Pemuda Parlemen Indonesia untuk menyemangati dan mengedukasi warga, agar warga Indonesia mempunyai kesadaran kolektif, menyelamatkan bangsa dan negara, menuju tahun emas 2045," tambah HNW
HNW menguraikan pada masa reformasi, anak-anak muda kembali melaksanakan peran bersejarahnya dan meluruskan kiblat bangsa. Tuntutan reformasi itu antara lain menolak KKN dan melakukan amandemen UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita proklamasi, serta menciptakan kehidupan yang demokratis.
Oleh karena itu, setelah UUD diamandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan lagi di MPR. Pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat, seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.
Tuntutan reformasi juga menghasilkan Indonesia adalah negara hukum. Juga penghormatan atas hak asasi manusia (Pasal 28 a hingga 28 j).
"Saat reformasi, anak-anak muda sudah berperan. Peran itu sangat mungkin untuk dilanjutkan oleh komunitas muda termasuk Perhimpunan Parlemen Indonesia, dengan berpegangan pada prinsip kedaulatan di tangan rakyat, pelaksanaan HAM, juga prinsip negara hukum," kata HNW
HNW juga merasa beruntung bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Sehingga, ini menjadi momentum untuk PPI agar dapat berkolaborasi dengan para pemuda lain.
Mayoritas Rakyat Indonesia adalah anak-anak muda, baik generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Seharusnyalah komunitas Pemuda Parlemen Indonesia dapat berkolaborasi dengan anak-anak muda dan pihak-pihak senior lainnya, agar peluang dan kesempatan konstitusional yang diberikan reformasi ini tidak menjadi mubazir," tambahnya.
Terakhir, HNW berpesan kepada para pemuda untuk siap dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ia mengingatkan para pemuda dan PPI untuk tetap menghidupkan spirit proklamasi.
"Agar segala macam tantangan dan rintangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 dapat diatasi dan segala peluang yang ada baik di tingkat nasional maupun global dapat dipergunakan untuk mewujudkan spirit proklamasi dan cita-cita reformasi," tutupnya.
Sebagai informasi, Parlemen Indonesia sangat berjasa untuk rakyat dan negara Indonesia dengan mengembalikan bentuk Negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Mosi Integral Ketua Fraksi Partai Masyumi di Parlemen RIS pada tahun 1950, dan pada tahun 1998. Hingga, sukses menghadirkan tuntutan reformasi yaitu amandemen terhadap UUD 45.