Buka Puasa Wapres Jadi Diskusi Penentuan Idul Fitri

Jakarta - Acara buka puasa bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) dan MUI menjadi ajang diskusi. Temanya apalagi kalau bukan perbedaan penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri.Para ulama dan menteri yang hadir di kediaman wapres di Jl Diponegoro No.2, Jakarta, itu pun ikut larut dalam pembicaraan serius. Diskusi mendadak itu dipicu oleh ceramah Quraish Shihab.Dia mengaku heran di Indonesia masih ada perbedaan akhir Ramadan antara ormas Islam dengan pemerintah dalam metode Itsbat atau Rukyah. Menurutnya sudah ada fatwa dari seorang ulama Mesir, bila orang di bumi bagian Timur telah melihat hilal yang menandai awal Ramadan dan Lebaran, maka yang tinggal di bagian Barat harus mengikuti."Dengan kemajuan teknologi yang seolah membuat dunia jadi sempit, harusnya umat Islam dunia bisa puasa dan lebaran pada saat bersamaan," papar Quraish, Sabtu (21/10/2006).Dia mengakui ada faktor geografis membedakan waktu bagian barat dan timur. Tapi menurutnya, selisihnya amat kecil dan tidak dijadikan alasan penyebab perbedaan."Yang penting adalah nilai kebersamaan umat Islam," ujarnya.Dia mengusulkan agar para ulama Timur Tengah diundang untuk memberikan 'pencerahan' pada ulama di tanah air. JK menyambut baik usul ini."Pemerintah repot juga. Mungkin jadinya puasa berakhir Senin, tapi open house Selasa. Ini jadi artifisial saja, nggak enak kan," ujar JK.Namun Ketua MUI Ma'ruf Amien tidak setuju terhadap ide penyatuan metode. Perbedaan yang ada selama ini, menurutnya bukan masalah karena masyarakat mampu menyikapinya secara bijak."Keinginan untuk menyatukan pandangan memang baik. Tapi justru dalam hal ini (perbedaan penetapan 1 Syawal) apakah bisa dianggap rasional?," gugat Ma'ruf.Sejak 2003, MUI telah memutuskan penetapan Ramadan dan Idul Fitri baik Rukyah maupun Itsbat adalah terlihatnya hilal di titik paling Barat dan Timur Indonesia. Hal ini untuk mengakomodir perbedaan astronomi akibat bentuk bumi yang bulat.Menag M Maftuh Basyuni pun hanya mengangguk-angguk atas semua silang pandangan yang ada. Ia pun akhirnya menawarkan jalan tengah yaitu mengundang para mufti Timur Tengah, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan MUI."Mungkin mereka harus kita undang atas nama Presiden," ujarnya. (fay/fay)