Kunjungi UMB, MPR Serap Aspirasi Lewat Forum Konsultasi Publik

Kunjungi UMB, MPR Serap Aspirasi Lewat Forum Konsultasi Publik

Inkana Izatifiqa R. Putri - detikNews
Sabtu, 21 Okt 2023 14:24 WIB
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI Indro Gutomo.
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI Indro Gutomo menegaskan pihaknya selalu siap menerima saran dan kritik dari semua kalangan, termasuk mahasiswa. Hal ini sesuai dengan perintah UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.

Indro mengatakan untuk mendapatkan masukan dari mahasiswa, MPR melalui Biro Humas dan Sistem Informasi kerap mendatangi kampus-kampus dan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Adapun hal ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari dosen dan mahasiswa, untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya terkait layanan informasi.

"Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberi amanah pada negara, untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya secara layak. Pasal ini menjadi bukti bahwa persoalan pelayanan publik penting bagi MPR. Selain itu sesuai UU MD3, MPR juga memiliki tugas menyerap aspirasi tentang pelaksanaan UUD, tak terkecuali pasal 34 ayat 3. Tugas MPR ini tentu saja perlu didukung oleh kesekjenan tak terkecuali Biro Humas dan Sistem Informasi. Pasal-pasal ini juga merupakan rangkaian dasar hukum, yang melandasi pelaksanaan FKP pada hari ini," ungkap Indro dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disampaikan Indro saat menjadi narasumber Forum Konsultasi Publik (FKP) di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), pada Jumat (20/10). Forum ini mengusung tema 'Evaluasi Pelayanan Publik MPR melalui Layanan Informasi dan Perpustakaan'.

Indro menyampaikan pihaknya memilih UMB menjadi mitra pelaksanaan FKP karena pernah berkunjung ke MPR. Pada kunjungan tersebut, mahasiswa UMB sempat berkeliling dan melihat kompleks parlemen di Senayan.

ADVERTISEMENT

Mereka juga merasakan pelayanan yang diberikan MPR sehingga layak jika UMB bisa memberi penilaian, saran dan kritik bagi MPR untuk perbaikan pelayanan publik ke depan.

"Jadi bukan tanpa alasan, kami datang dan memilih UMB untuk melaksanakan serap aspirasi melalui Forum Konsultasi Publik. Dan tidak mungkin kami meminta umpan balik soal layanan informasi yang diberikan MPR kepada orang yang belum pernah berhubungan dengan MPR. Kami datang ke UMB lantaran merasa sudah ada ikatan, karena itu berikanlah kami masukan, kritik serta saran terbaik untuk memperbaiki kinerja MPR yang sudah bapak/ibu serta para mahasiswa rasakan. Semoga ke depan akan ada lebih banyak kerjasama yang bisa dilakukan," papar Indro.

Sementara itu, Dosen UMB dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Ahmad Dasan mengatakan sudah sepatutnya MPR membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat, khususnya perguruan tinggi. Menurutnya, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan pilihan yang tepat agar memperoleh masukan yang akurat.

"Rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan memberikan mandat tersebut kepada lembaga perwakilan. Karena itu wajar jika MPR memberitahukan hasil kinerjanya kepada masyarakat. Apalagi rakyat juga memiliki hak untuk mengetahui informasi dari lembaga negara," jelasnya.

Ahmad menambahkan, bagi mahasiswa, informasi dari MPR bisa menjadi bahan skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan. Oleh sebab itu, mahasiswa patut mengetahui sarana komunikasi yang digunakan MPR. Bukan semata informasi aktual, tapi juga informasi faktual yang terjadi di masa lalu, termasuk dalam bentuk risalah rapat.

Di akhir acara Rektor UMB Susiyanto berharap agar kerja sama dan hubungan antara MPR RI dan UMB dapat berlanjut melalui berbagai kegiatan lainnya.

Sebagai informasi, selain Indro, ada tiga narasumber lain yang menyampaikan materinya. Ketiganya adalah, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Ahmad Dasan, Penyusun berita dan Pendapat Umum Subbag Pemberitaan MPR Try Sylvani, serta Pustakawan Muda Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Satrya Yudha Hartanto.

Forum Konsultasi Publik dengan UMB menghasilkan beberapa rekomendasi yakni, kemudahan syarat bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi; adanya perhatian terhadap security website MPR; serta mengoptimalkan pemakaian media sosial.

Selain itu, pemakaian medsos untuk menyampaikan berbagai ucapan selamat, tidak menarik bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu konten lain yang lebih kreatif.

Khusus buat perpustakaan, MPR harus memperbanyak jumlah buku, agar bisa menjadi referensi selain perpustakaan nasional. Hal ini bukan hanya referensi politik, namun juga buku-buku lain yang dicari masyarakat.

Halaman 2 dari 2
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads