Voucher Pendidikan Bisa Beli Suara Pemilu 2009

Jakarta - Sungguh tepat kebijakan Wapres Jusuf Kalla memerintahkan Mendiknas Bambang Sudibyo untuk menghentikan Voucher Bantuan Pendidikan (VBP). Sebab penyaluran voucher itu oleh anggota DPR RI kepada konstituen di daerah bisa mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan. Salah satu penyimpangan bisa mengakibatkan terjadinya money politics pada Pemilihan Umum 2009. "Vouchernya memang tidak bisa dicairkan oleh anggota DPR, tapi bisa membeli suara untuk Pemilu 2009 nanti," kata Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch, Danang Widoyoko dalam konferensi pers di sekretariat ICW, Jl. Kalibata Timur IV D/6, Jakarta Selatan. Pada tahun-tahun ini, kata Danang, para anggota DPR sedang mengadakan technical meeting untuk Pemilu 2009. "Dalam memberikan voucher kepada konstituennya di daerah, citranya akan mengena pada partai politik yang diikutinya," kata Danang. Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW menambahkan bahwa pemberian voucher kecil kemungkinan akan bersifat objektif. "Anggota DPR yang membagikan voucher kemungkinan akan memberikan kepada sekolah-sekolah yang dekat dengannya," katanya. Selain itu juga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana block grant untuk pembangunan dan rehab gedung. "Jadi untuk tujuan apa sebenarnya voucher ini?" tanya Ade. (nrl/nrl)