JK: Evaluasi Kabinet Bisa Berakibat Pergantian Menteri

Jakarta - Dua tahun SBY-JK mencuatkan isu reshuffle lagi. Apalagi Wapres Jusuf Kalla (JK) tidak menutup kemungkinan ada anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang akan lengser dalam reshuffle jilid II. Evaluasi atas kinerja mereka selama dua tahun pertama masa tugas terus dijalankan. "Evaluasi boleh mendapatkan penghargaan, teguran, atau peringatan. Evaluasi juga boleh berakibat (menterinya) diganti," kata Kalla menjawab pertanyaan tentang evaluasi dua tahun pertama SBY-JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/10/2006). Dengan alasan hak preogatif Presiden, Kalla tidak bersedia membicarakan lebih jauh masalah evaluasi dan rencana penggantian anggota kabinet. Ia mepersilakan masyarakat -- terutama para pengamat -- memberikan penilaian terhadap kinerja dua tahun pertama Kebinet Indonesia Bersatu. Pemerintah tentu tidak bisa menilai dirinya sendiri. "Yang menilai itu selalu orang lain. Kalau saya nilai sendiri, lalu bilang (nilainya) sembilan, nanti Anda semua tertawa. Jadi yang menilai justru masyarakat, peneliti dan pengamat. Mudah-mudahan hasilnya positif," imbuh JK. Bagaimana susunan kabinet baru itu nanti, JK tidak memberi batasan seluruh anggotanya harus terdiri kalangan akademisi atau praktisi. Menurutnya cukup banyak para menteri dari partai politik hasil koalisi yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Lebih lanjut, JK menyatakan untuk mencapai tujuan bangsa tidak cukup kalau hanya dilakukan kabinet bagaimana pun idealnya. Terkait perubahan pembagian perimbangan kekuasaan, kewenangan pemerintah pusat kini amat terbatas dibanding era Orde Baru. Peran pemerintah kini membutuhkan dukungan legislatif dan pemerintah daerah. Karenanya yang kini diperlukan adalah peran legislatif lebih kuat dalam pengesahan anggaran dan pemerintahan daerah yang tegas dalam melaksanakan program kerja. "Jadi yang dibutuhkan bukan kombinasi kekuatan kabinet, tapi gabungan kekuatan legislasi yang baik dan kekuatan pemerintahan daerah yang kuat. Bukan hanya tergantung pada kabinet," ujarnya. (lh/nrl)