.webp)
Pemprov DKI Jakarta menggelar entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemeriksaan semester II tahun anggaran 2023. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemeriksaan meliputi kinerja, kepatuhan, serta interim atas laporan keuangan Pemprov dan BUMD.
"Saya mengimbau kepada para kepala perangkat daerah dan direktur BUMD untuk bekerja secara total sebagai satu tim, menunjukkan dedikasi, ketelitian, dan sikap profesional. Jajaran Pemprov DKI harus kooperatif dan responsif dalam menyiapkan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK RI selama masa pemeriksaan," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).
Pertemuan diadakan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Selasa (17/10). Heru menjelaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut yang telah diraih Pemprov DKI Jakarta adalah tanggung jawab bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Sehingga dia ingin memastikan pekerjaan dapat selesai secara menyeluruh sebelum menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini untuk menghindari temuan berulang di pemeriksaan mendatang. Saya berterima kasih dan mengapresiasi jajaran BPK RI yang telah mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan DKI Jakarta, melalui pemeriksaan yang profesional dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini adalah upaya kita bersama dalam mempertahankan opini WTP dan memberikan hasil terbaik bagi warga Jakarta," jelasnya.
Adapun update peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2023, antara lain memperkuat implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik di seluruh OPD, melakukan rekonsiliasi secara berkala, termasuk rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan aset secara berjenjang mulai tingkat wilayah di kota/kabupaten administrasi sampai tingkat provinsi.
Kemudian memperkuat sistem pengendalian intern melalui pengawasan melekat kepala perangkat daerah dan pendampingan oleh Inspektorat, review laporan keuangan dengan pendekatan basis risiko (risk based review) oleh Inspektorat, mempercepat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI hingga semester I tahun 2023, yang telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 88,90 persen atau 9.976 rekomendasi yang telah diselesaikan dari total 11.222 rekomendasi.
Lalu mempercepat proses penagihan dan pengamanan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum melalui kerja sama dengan BPN, Kejaksaan, dan KPK RI, di mana telah terealisasi serah terima aset fasilitas sosial dan fasilitas umum dari 62 pengembang dengan total nilai Rp 6,56 triliun melaksanakan program pengamanan aset melalui percepatan proses pensertifikatan tanah melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hingga awal Oktober 2023, Pemprov DKI telah mensertifikatkan 2.545 tanah (61,54%) dari target 4.135 sertifikat.
Simak juga 'Heru Budi soal Kinerjanya Dikritik NasDem: Ya Bagus Dong':
