.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pengendalian inflasi perlu dilakukan secara serius oleh jajaran kepala daerah, baik yang berasal dari hasil Pilkada maupun penugasan atau penjabat (Pj). Menurutnya, pengendalian ini penting lantaran berdampak langsung kepada masyarakat.
"Sehingga itu yang saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, berbagai upaya dari pemerintah pusat dilakukan untuk menjaga stok misalnya beras, baik melalui pendataan dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri, menyerap dari dalam negeri dari petani, dan kemudian kalau cukup Alhamdulillah swasembada," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Ruang Rapat Nusantara I, Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi Bapanas dan diikuti secara serentak oleh seluruh Pemda se-Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia secara khusus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar ikut menjaga stok ketersediaan komoditas beras di daerah masing-masing. Pasalnya, harga beras saat ini tengah mengalami kenaikan akibat berkurangnya produksi karena fenomena El Nino yang melanda banyak daerah.
Tito meyakini naiknya harga komoditas disebabkan oleh berkurangnya pasokan barang tersebut. Sementara kurangnya barang itu dipicu oleh pasokan yang menipis dan distribusi yang macet.
Kemudian, ia mengatakan menjaga ketersediaan stok beras perlu dioptimalkan. Terlebih dengan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan puncak fenomena El Nino akan berlangsung pada Oktober 2023.
Selain itu, Tito menyatakan perlunya kerja keras bersama dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam konteks itu, dirinya mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dalam mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri.
Langkah tersebut bisa berupa penyaluran bantuan pangan gratis kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu, bisa juga dengan membantu distribusi komoditas beras ke daerah yang defisit dari daerah yang mengalami surplus.
Kemudian, berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mengecek langsung stok beras dan menyerap langsung beras hasil produksi para petani.
"Banyak sekali jurus dilakukan pemerintah pusat, salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Kalau gerakan pangan murah artinya murah. Kata kuncinya adalah murah, artinya tetap dijual tapi harganya harga subsidi dari pemerintah," jelasnya.
Ia pun berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dapat diikuti Pemda. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas dan dapat menjaga inflasi tetap terkendali.
Sekedar informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Mentan Arief Prasetyo Adi, Wakil Mentan Harvick Hasnul Qolbi, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Ada juga Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah pusat serta daerah.
(akd/akd)
