.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajar mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik kepada mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Dalam kuliah ini, Bamsoet membahas tentang bagaimana sebuah peraturan kebijakan publik dibuat dan dinamika dibalik pembuatannya.
Dari database peraturan perundang-undangan mencatat setidaknya Indonesia telah memiliki 1.745 Undang-undang (UU), 217 Perpu, 4.869 peraturan pemerintah, 18.175 peraturan Menteri, 5.817 peraturan badan/lembaga, 18.814 peraturan daerah, dan 58.034 peraturan lainnya.
Bamsoet menyatakan dari banyaknya peraturan itu, tidak sedikit aturan yang tumpang-tindih bahkan bertentangan. Pro dan kontra di masyarakat juga pasti selalu ada, tidak menutup kemungkinan sebuah peraturan yang dikeluarkan sangat dekat dengan aroma dan potensi moral hazard yang menguntungkan satu pihak dan merugikan lain bahkan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contohnya, UU No.3/2020 tentang Minerba yang pada saat itu ramai dengan kontroversi karena dinilai mengabaikan sisi konservasi lingkungan hidup serta jauh dari tujuan mensejahterakan masyarakat luas. Menurut laporan WALHI, beberapa kontroversi yang menyertai UU tersebut, yakni masyarakat tidak lagi bisa protes ke pemerintah daerah, risiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang, perusahaan masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan, perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0 persen," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (14/10/2023).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan supaya tidak ada lagi peraturan yang tumpang-tindih, saling bertentangan, maupun menciptakan moral hazard, maka pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan jurus jitu lewat Omnibus Law dalam merancang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja.
Pada akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 6/2023, melalui skema Omnibus Law, sekitar 80 UU dan lebih dari 1. 200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dalam satu UU Cipta Kerja yang mengatur multi sektor. Seperti pada bidang perpajakan yang merevisi 7 Undang-undang, yakni UU Pph, UU PPN, UU PUK, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga UU Pemda.
"Untuk mencegah moral hazard, pembahasan UU Cipta Kerja selain melibatkan pengusaha juga melibatkan kalangan pekerja, organisasi buruh, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sehingga UU Cipta Kerja tidak hanya menguntungkan para pengusaha, melainkan juga menguntungkan masyarakat pekerja pada umumnya. Misalnya, adanya program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat cash benefit dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling serta akses informasi ke pasar tenaga kerja hingga memudahkan pelaku UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memindahkan Perseroan Terbuka (PT), Perseorangan," tutur Bamsoet.
Bamsoet juga menjabarkan Omnibus diambil dari bahasa latin yang memiliki arti for everything. Konsep ini ibarat pepatah 'sekali mendayung, dua, tiga pulau terlampaui'. Satu regulasi baru dikeluarkan sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku.
Selain di Indonesia, setidaknya ada 9 negara lain yang sudah menerapkan metode Omnibus Law sepanjang sejarah, seperti Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
"Metode Omnibus Law tidak sepenuhnya baru dikenal di Indonesia. Terlepas dari soal istilah, substansi Omnibus Law sudah pernah digunakan dalam berbagai pembuatan legislasi. Misalnya pada tahun 2017 lalu melalui beberapa peraturan, antara lain UU No. 9/2017 tentang Penetapan Perppu No. 1/2017 tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan menjadi UU serta Perpres No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha," kata Bamsoet.
Konsep Omnibus Law memangkas Birokrasi di sekitar investasi, dengan mengatur ulang berbagai peraturan yang bertabrakan dan tumpang-tindih serta menyederhanakan peraturan supaya lebih tepat sasaran.
Penyederhanaan ini bukan hanya dari segi jumlah saja. Tetapi dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan juga, demi mewujudkan efisiensi dalam implementasi kebijakan.
(anl/ega)
