.webp)
Polres Metro Jakarta Selatan menggelar simulasi pengamanan aksi unjuk rasa berujung ricuh di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Selatan. Simulasi dilakukan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas saat Pemilu 2024.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, dalam skenario simulasi, diperagakan massa rusuh dengan melempari kantor KPUD. Kerusuhan terjadi lantaran massa yang tidak puas atas hasil penghitungan suara.
"Massa memprotes hasil rekapitulasi suara dari KPUD. Ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan orasi dan tindakan anarkis melempari kantor KPUD," kata Ade Ary dalam keterangan, Jumat (13/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petugas diperlihatkan kewalahan mengawal aksi unjuk rasa hingga diterjunkan pasukan Brimob. Beberapa orang diamankan buntut aksi unjuk rasa yang ada.
"Petugas dari Polres Metro Jaksel yang bertugas melaksanakan pengamanan kewalahan dan meminta bantuan pasukan PHH Brimob. Beberapa orang diamankan, yaitu korlap dan provokator yang teridentifikasi petugas reserse," ujarnya.
 Simulasi pengamanan pemilu 2024 di Polres Metro Jakarta Selatan (dok. Polres Metro Jakarta Selatan) |
Ade Ary menambahkan simulasi penting dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas saat Pemilu 2024. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan tiga pilar untuk melakukan pengamanan.
"Sispamkota bertujuan untuk melatih kesiapan petugas untuk mengantisipasi setiap gangguan keamanan yang dapat terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Petugas kepolisian berkolaborasi dengan tiga pilar menjadi satu kesatuan dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Jaksel," jelasnya.
Dalam simulasi tersebut, diterjunkan sebanyak 300 personel gabungan, baik dari Polres, Polsek, Brimob, Kodim, Pol PP, Damkar, Dishub. Turut hadir di lokasi Forkompimko Jaksel, Instansi terkait yakni Dishub, Damkar, Pol PP Camat, Kapolsek, Danramil, Ketua Bawaslu, Ketua KPUD maupun tokoh masyarakat.
Lebih lanjut, Ade Ary meminta masyarakat Jakarta Selatan turut serta menjaga keamanan menjelang ataupun saat pelaksanaan pemilu nantinya.
"Ada mekanisme penyampaian aspirasi yang bisa ditempuh jika masyarakat tidak puas terhadap hasil Pemilu. Mulai dari tingkat kota sampai ke mahkamah konstitusi. Pengaduan terkait tindak pidana Pemilu bisa dilaporkan ke sentra gakkumdu Kota Jaksel," pungkasnya.
