.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengelar rapat terbatas bersama dengan Sekertaris Daerah (Sekda) SA Supriono beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat itu digelar untuk mengoptimalkan pelaksanaan lima program prioritas yang telah dicanangkannya sejak awal menjabat.
Rapat terbatas yang dilakukan Pj Gubernur Agus bersama dengan sekda dan kepala OPD digelar di Griya Agung pada Rabu (11/10).
"Rapat ini diadakan demi mengoptimalkan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan. Terdapat lima program prioritas, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada rapat tersebut dilakukan penyusunan langkah strategis untuk mendorong realisasi penyerapan APBD agar maksimal. Yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada sebesar 40 persen di tahun 2023, dan 60 persen di tahun 2024.
Menurutnya, pergeseran anggaran itu perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan menjelang pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 mendatang.
"Persiapan pilkada ini banyak proses dan menjadi prioritas. Kita harus menyiapkan anggaran 40 persen di tahun ini dan 60 persen di tahun depan," ungkapnya.
"Kita punya ruang untuk melakukan pergeseran anggaran untuk pemilukada ini. Kita bisa menggeser dana dari kegiatan yang tidak fokus dan bukan prioritas," lanjutnya.
Dalam rapat terbatas itu, Agua juga tidak hanya membahas penyelenggaraan pilkada, sejumlah program prioritas lainnya seperti karhutla, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting juga dibahas dan juga membutuhkan anggaran.
"Seperti penanganan karhutla, karena El Nino ini diprediksi terjadi cukup panjang hingga pertengahan tahun 2024 mendatang. Upaya penanganan karhutla ini tentu membutuhkan biaya yang cukup sehingga penanganan ini optimal," ujarnya.
Dirinya pun meyakini dengan anggaran yang cukup, kebutuhan program prioritas lain seperti pengendalian inflasi , stunting, dan kemiskinan ekstrem dapat terinvetarisasi dengan maksimal.
"Prioritas lain seperti pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim dan stunting juga harus diinventarisasi dengan anggaran yang cukup agar bisa maksimal. Upayanya yakni dengan melakukan pergeseran anggaran maupun memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelasnya.
Dia menyebut, langkah itu juga akan menjadi kesempatan bagi Pemprov Sumsel untuk meningkatkan realisasi APBD baik pendapatan maupun belanja. Agus pun mengajak kepada seluruh OPD untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga program prioritas yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik ke depannya.
"Dengan upaya ini, kita bisa mengetahui anggaran di sektor mana yang tidak terserap sehingga bisa dialihkan. Jelang akhir tahun ini, kita perlu meningkatkan kinerja agar program prioritas yang telah disusun dapat berjalan lebih maksimal," ujarnya.
(akn/ega)
