Digoyang Vouchergate, BK DPR Perlu Turun Tangan

Jakarta - Isu miring kembali menerpa anggota DPR. Kali ini mereka diisukan menerima voucher dari departemen dan instansi mitranya menjelang Lebaran 1 Syawal 1427 Hijriyah.Isu vouchergate pertama kali dilontarkan oleh Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Menurut dia, pemberian voucher ini cukup mengagetkan karena nilainya ada yang jutaan rupiah.Menanggapi hal itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa meminta Badan Kehormatan (BK) menindaklanjuti dan memeriksa anggota DPR yang diduga terlibat vouchergate."BK saya minta untuk menyikapi, menindaklanjuti, agar tidak terulang lagi," ujar Agun di sela rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2006).Menurut dia, pemerintah salah besar dengan memberikan voucher kepada anggota DPR. "KPK pasti ada langkah-langkah untuk memeriksa hal ini. Itu urusan pemerintah dan departemen-departemen, bukan anggota DPR," tegasnya.Menurut Agun, kalau ada anggota DPR yang turut membagi-bagikan voucher, mereka sudah melakukan kesalahan politik. Mereka juga bisa disebut tidak berjuang untuk rakyat, melainkan untuk fraksi dan partainya."Saya terkaget-kaget pada masa sidang kali ini di daerah-daerah ada juga anggota DPR bagi-bagi voucher. Saya juga ditanya kapan bagi voucher," katanya sambil tersenyum. (san/sss)