.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk mengambil tindakan cepat guna melindungi WNI di wilayah konflik Israel-Palestina. Pernyataan itu disampaikan Jokowi untuk merespons situasi terkini terkait perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza.
"Saya minta menteri luar negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang ada di wilayah konflik," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/10/2023).
Jokowi mendesak perang segera dihentikan. Dia menilai eskalasi konflik antarnegara itu dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar konflik Israel-Palestina segera diselesaikan. Penyelesaian dilakukan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB.
"Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB," ucapnya.
Diketahui, pada Sabtu (7/10) pagi, Israel dikejutkan oleh serangan mendadak Hamas yang menyerbu perbatasan di bawah rentetan serangan roket. Serangan Hamas itu dibalas oleh Israel dengan menyatakan perang dan meluncurkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Jalur Gaza, yang terus berlanjut hingga saat ini.
Pemerintah Indonesia telah meminta WNI segera meninggalkan wilayah Palestina dan Israel. Imbauan itu setelah meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel.
"Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, pemerintah Indonesia mengimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut," demikian pernyataan Kemlu melalui situs resminya.
Kemlu juga mengimbau WNI agar membatalkan rencana melakukan perjalanan Palestina dan Israel.
"Bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," tulis Kemlu.
(eva/knv)
