.webp)
Harga beras di Tanah Air mengalami kenaikan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus membangun koordinasi langkah-langkah antisipasi kenaikan harga beras bersama pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian atau lembaga terkait.
Diketahui, beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan pada periode September hingga Oktober tahun ini selain bawang putih, gula pasir dan jagung.
Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Tito mengungkapkan perlunya perhatian pemerintah terhadap gabah dan beras yang tengah mengalami kenaikan harga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara umum perkembangan harga relatif stabil, namun kita harus mengatensi gabah dan beras, terutama yang tertinggi tadi adalah di Kalteng, ini naiknya signifikan, juga Jawa Tengah," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).
Tito menjelaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi terkait kenaikan harga beras. Langkah-langkah tersebut mulai dari penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dan beras eceran, hingga penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Tantangan kita adalah bagaimana agar beras yang disalurkan ini betul-betul sampai ke pasar tradisional, itu kuncinya. Jangan sampai berhenti di distributor, dan kemudian setelah itu ditimbun," ujarnya.
Pemerintah melalui Bapanas, lanjut Tito, juga menggencarkan gerakan pangan murah yang didukung dengan bantuan sosial (Bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat. Adapun penyaluran bansos tersebut dilakukan pada periode September hingga November yang masing-masing mendapatkan sebanyak 10 kilogram.
Selain itu, Tito melanjutkan bantuan berikutnya disalurkan dalam rangka penanganan stunting, yaitu telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga.
"Tolong gerakan pangan murah ini digencarkan betul, baik melalui APBD, belanja tidak terduga, pos anggaran belanja tidak terduga, atau pos reguler dari dinas pangan misalnya, perdagangan, untuk memberikan atau menjualkan pangan dalam bentuk paket-paket dengan harga yang disubsidi oleh pemerintah daerah. Jadi paralel dengan pemerintah pusat yang melakukan gerakan pangan murah," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar mempercepat realisasi impor beras. Berdasarkan data, stok beras per 6 Oktober adalah sebesar 1,7 juta ton, sementara realisasi impor sebesar 1,136 juta ton, dan yang sudah tersalurkan untuk stabilisasi pasokan harga pangan sebesar 816 ribu ton.
Di lain sisi, Tito terus mendorong Pemda untuk menggalakkan gerakan pangan lokal dan diversifikasi pangan. Apalagi Indonesia memiliki banyak makanan pokok yang berlimpah seperti papeda, sagu, ubi talas, keladi, ubi jalar, sukun, sorgum dan jagung. Menurutnya, setiap daerah memiliki makanan pokok khasnya masing-masing.
"Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah kebetulan kami pernah bertugas di kedua tempat tersebut ya sebetulnya sebagian masyarakat masih bisa mengonsumsi tidak harus tiap hari beras, tapi makanan-makanan lain yang memang sesuai dengan kearifan lokal mereka," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Jokowi: 19 Negara Batasi Ekspor Pangan, Harga Beras Naik di Semua Negara':
