.webp)
Heru Budi Hartono sebentar lagi genap setahun menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta. Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti plus minus Heru selama menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur DKI.
Gembong awalnya memuji sejumlah program yang berhasil dilaksanakan di masa kepemimpinan Heru Budi. Salah satunya proyek Sodetan Ciliwung.
"Secara kacamata dirasakan rakyat Jakarta contoh Sodetan Ciliwung yang selama 5 tahun tidak disentuh gub terdahulu. Penghijauan berjalan. Ini hal positif. Kita nggak bisa lihat semua kejelekan. Hal positif harus disampaikan publik Jakarta," ucap Gembong kepada wartawan, Senin (9/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gembong juga memuji langkah Pemprov DKI membenahi data warga miskin. Dia mengatakan hal itu merupakan upaya yang baik.
"Kemudian pembenahan data-data warga miskin Jakarta. walaupun sekarang terjadi polemik, tapi pendataan mesti dievaluasi secara baik," ucapnya.
Gembong kemudian mengkritik cara komunikasi publik Heru. Dia mengatakan Heru harus memperbaiki komunikasi publik.
"Komunikasi publik Pak Heru kurang baik. Masih sama, maka ini perlu diperbaiki. Ketika komunikasi baik maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi publiknya kurang baik maka yang terjadi tersendat-sendat," katanya.
Gembong mengatakan Fraksi PDIP telah menyampaikan masukan kepada Heru Budi secara langsung. Dia menilai seharusnya ada peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DKI Jakarta untuk mendukung komunikasi publik Heru Budi.
Dia mengatakan kritik itu sebagai masukan demi perbaikan. Gembong menyerahkan sepenuhnya urusan Pj Gubernur DKI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini kan peringatan dari PDIP supaya komunikasi diperbaiki," jelasnya.
Gembong juga bicara soal muncul anggapan baik buruknya Heru Budi menjadi gambaran PDIP DKI. Dia menegaskan Heru Budi dipilih oleh Presiden Jokowi karena berasal dari kalangan profesional, bukan terafiliasi PDIP.
"Baik buruknya Pj Gubernur seolah-olah baik buruknya PDIP. Ini kan persoalan, karena dipersepsikan, karena yang milih presiden berarti orangnya PDIP walaupun profesional murni kan ini. Bicara Pak Heru profesional murni. Tetapi persepsi masyarakat seperti itu maka selalu saya gandulin Pak Heru, 'udahlah kerja maksimal maka ketika kerja Pak Heru maksimal insyaallah bawa dampak positif bagi Pak Heru'," ujarnya.
Seperti diketahui, masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta segera berakhir. Sesuai ketentuan, masa jabatan Pj Gubernur diperbarui setahun sekali.
Heru Budi resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada Senin, 17 Oktober 2022, di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. Heru menggantikan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan, yang purnatugas.
Merujuk Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, dijelaskan bahwa masa jabatan Pj Gubernur hanya satu tahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
Sementara dalam ayat 2 dijelaskan bahwa masa jabatan setahun sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan apabila:
a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur
b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana
c. memasuki batas usia pensiun
d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang
e. mengundurkan diri
f. tidak diketahui keberadaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang dan/atau
g. meninggal dunia.
Simak juga 'Heru Budi Sebut Subsidi MRT Rp 800 M, TransJ Rp 3,5 T':
