Interpelasi Gagal, FPDIP Akan Sweeping Impor Beras

Jakarta - Interpelasi impor beras kandas, namun FPDIP DPR tidak patah semangat. FPDIP memerintahkan kadernya untuk men-sweeping daerah yang mengalami surplus beras dan melarang impor beras."Ada 12 pelabuhan yang tidak boleh dimasuki beras impor. Tetapi pada kenyataannya cukup beredar beras ini. Kita perintahkan kader untuk sweeping," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.Hal ini disampaikan Tjahjo usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2006).Sebanyak 224 dari 347 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna hari ini menolak interpelasi saat voting yang dilakukan dalam paripurna DPR.Sweeping impor beras, lanjut Tjahjo, merupakan bentuk konsistensi FPDIP yang menilai impor beras tidak layak dilakukan di saat banyak daerah yang mengalami surplus."Sikap kita tetap tegas ingin minta pertanggungjawaban kenapa tidak beli hasil panen dari daerah yang surplus," ujarnya.Tjahjo menilai kandasnya interpelasi menunjukkan belum berjalannya fungsi pengawasan DPR dan menunjukkan masih terpinggirkannya kaum petani."DPR sebagai lembaga lebih berpihak kepada pemerintah daripada petani," cetusnya.Menurut dia, interpelasi bertujuan untuk mempertanyakan kebijakan politik pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di kalangan petani, bukan menjatuhkan."Kita hanya sekadar bertanya apa maksud impor beras ini," kata Tjahjo. (aan/nrl)