Interpelasi Impor Beras Kandas

Jakarta - Untuk kesekian kalinya usulan interpelasi DPR terhadap impor beras pemerintah gatot alias gagal total. Sebab dari 347 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, sebanyak 224 menyatakan menolak interpelasi.Pengambilan keputusan itu dilakukan melalui voting dalam sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2006).Saat voting, hanya 114 orang yang menyatakan setuju adanya interpelasi impor beras. Sedangkan 9 anggota DPR memilih bersikap abstain.Dari Fraksi Partai Golkar, 93 orang dari 93 yang hadir menyatakan menolak interpelasi. Fraksi PDIP 79 orang dari 79 yang hadir mengatakan setuju. Fraksi PPP dari 24 orang yang hadir, 17 orang setuju, 7 orang abstain. Fraksi Partai Demokrat dari 52 orang yang hadir semuanya menolak interpelasi. Fraksi Partai Amanat Nasional dari 22 orang yang hadir, 2 orang setuju, 20 menolak. Fraksi PKB dari 25 orang yang hadir, 12 orang setuju, 1 menolak, 2 orang abstain.Fraksi PKS dari 31 orang yang hadir semuanya menolak interpelasi. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi 12 orang yang hadir menolak, Fraksi Bintang Reformasi 10 orang yang hadir menolak, Fraksi Partai Damai Sejahtera dari 9 orang yang hadir, 4 orang setuju, dan 5 orang menolak.Sebelum pengambilan voting, Fraksi PDIP diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai usulan interpelasi itu.Juru bicara Fraksi PDIP, Marjono, mengatakan dengan tegas impor beras pemerintah sepatutnya ditolak. Kebijakan itu menunjukkan ketidakpercayaan diri dan ketidaktegasan politik pangan pemerintah untuk menyejahterakan petani."Pemerintah lebih suka impor daripada beli beras dalam negeri dari petani. Pemerintah juga memainkan politik harga beras," jelas anggota Komisi IV DPR itu.Fraksi PDIP menilai pernyataan pemerintah bahwa negeri ini tengah kekurangan stok beras bertolak belakang dengan data surplus beras nasional tahun 2005 dan hasil data BPS tahun 2006."Kebijakan impor justru tidak memberi insentif dan tidak menyejahterakan petani. Pemerintah tidak belajar dari impor tahun 2005 dan tidak ada kemajuan dalam kedaulatan pangan," ujar dia. (san/nrl)