.webp)
Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan Perkumpulan insan pers di wilayah Tangerang Raya yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC) dan Fraksi Teras menggelar diskusi publik di Loteng Cafe, Kota Tangerang. Kegiatan ini dilakukan untuk menilik lebih lanjut kebijakan dan cara kepemimpinan pemimpin di Tangerang Raya.
Diskusi kali ini membawa tema besar 'Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya' dan bakal digelar 2 minggu sekali.
Adapun yang dibahas dalam diskusi ini adalah kepemimpinan Kepala Daerah di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir, apalagi menjelang Pemilu pada Februari 2024 dan Pilkada November 2024. Harapannya, publik bisa teredukasi mengenai isu kebijakan yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan dalam diskusi ini mengatakan dalam konteks infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dirinya melihat hanya Arif Wismansyah yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial.
"Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada, terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut," ungkap Tamil dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).
Meski begitu, Tamil mengkritik keras perilaku kaku pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik yang ada.
"Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang Raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi pemda Tangerang Raya," katanya.
Ia menambahkan jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang yang dinilai sebagai wilayah akan terlihat pembangunannya.
"Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang, karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh, contohnya membayarkan BPJS warga, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, beasiswa masif, saya kira itu kebijakan yang cukup baik," paparnya.
Di sisi lain, Aktivis Tangerang Raya Saiful Basri mengatakan transparansi anggaran di Tangerang Raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk di akses.
"Kita sebagai warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu susah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata," ucapnya.
Diketahui, kegiatan diskusi perdana ini mengusung tema 'Infrastruktur dan Transparansi Anggaran' dan di moderatori Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul.
Adib mengatakan diskusi ini dilakukan sebagai tanggung jawab sosial kaum pers, akademisi dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat.
(akd/akd)
