.webp)
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengusulkan penambahan provinsi prioritas program stunting menjadi 17 provinsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan usulan itu akan diakomodasi.
"Tadi yang disampaikan oleh Kepala BKKBN untuk tambahan provinsi ya pasti nanti akan diakomodasi karena itu adalah, 17 ya provinsi daerah yang memang akan dijadikan target. Ini artinya nanti kami, Mendagri, Pak Menkes, Kepala BKKBN di bawah koordinasi Pak Menko PMK dan pengawasan Pak Wapres lihat kemajuan di 17 daerah tersebut, daerah-daerah tambahan itu dan bagaimana kita mengoptimalkan dana yang akan ditransfer dan dana tersebut sangat bergantung pada APBN," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).
Dia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau 17 provinsi tersebut. Sri Mulyani mengatakan sanitasi dan air bersih juga menjadi program prioritas untuk menurunkan stunting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kira nanti lihat penggunaan dana alokasi khusus yang nonfisik yang itu biasa untuk menggunakan biaya operasi kesehatan, sampai ke Puskesmas, posyandu, kita nanti juga akan lihat di angka fisik tadi kan disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN untuk sanitasi dan air bersih. Jadi itu juga akan menjadi prioritas dan juga dari DAU-nya, kalau mereka masih memiliki space di dalam dana alokasi umumnya nanti kita juga akan bersama Pak Menteri Kesehatan, Mendagri dengan Pak Menko PMK untuk mengarahkan ke situ," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait usulan program keluarga harapan (PKH) dan pemberian sembako. Dia mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi terkait penambahan makanan tambahan untuk penurunan stunting.
"Untuk sembako atau PKH, makanan tambahan, itu Ibu Kemensos biasanya sudah melakukan seperti itu, tapi nanti untuk menambah keyakinan ya nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Sosial supaya anggaran dan program untuk PKH dan sembako 21,6 juta kepala keluarga itu bisa diprioritaskan untuk menambah makanan tambahan dalam rangka stunting," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan koordinasi terkait penggunaan 10 persen dana desa untuk program stunting akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Kemenko PMK. Dia menyebutkan penggunaan dana desa akan fokus pada daerah dengan jumlah stunting yang tinggi.
"Untuk dana desa dan dana kelurahan, saya juga sudah diskusi dengan Kepala BKKBN dengan Pak Mendagri, karena 75 ribu desa itu kan berbeda beda, jadi untuk desa-desa yamg memang sudah baik ya monggo aja, yang ini nanti akan difokuskan pada desa-desa yang merupakan daerah di, tadi yang jumlah populasinya banyak dan yang jumlah stuntingnya masih tinggi. Itu nanti bisa kita pikirkan bersama Pak Mendagri, Pak Menkes, pengaturannya agar dana desa dengan Kementerian Desa supaya mereka yang 10 persen tadi untuk stunting, nanti kapasitasnya dan pendampingannya ada di tempat Pak BKKBN," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo optimistis target penurunan angka stunting di 2024 akan tercapai. Target capaian stunting sampai 2024 yakni mencapai 14 persen.
"Kami masih optimis untuk stunting bisa menuju 14% di 2024," kata Hasto Wardoyo saat membacakan laporannya dalam Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Hasto mengusulkan tiga poin untuk percepatan penurunan stunting. Pertama, dia mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi.
"Kami mengusulkan tiga poin yang pertama untuk mempercepat capaian 3,8% per tahun, kami mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Sumbar, Kaltim dan Sulsel," ujarnya.
Simak juga Video 'Tindakan Prevalensi Stunting dari Pemda Jabar':
