.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif dan pemahaman yang baik mengenai pinjaman online (pinjol). Ia menggarisbawahi peningkatan literasi keuangan harus menjadi kepedulian bersama.
"Mencermati dampaknya yang memprihatinkan, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang menyeluruh terkait praktik pinjaman online (pinjol) yang banyak ditawarkan saat ini," kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertajuk 'Pinjol Solusi atau Masalah?' yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/10/2023).
Menurut Lestari, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terkait pinjol harus segera diatasi dengan menerapkan tata kelola yang baik dalam praktik peminjaman uang secara online di masyarakat. Apalagi, banyak masyarakat terjebak meminjam pada perusahaan pinjol ilegal yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyoroti berbagai kasus yang melibatkan layanan pinjol telah menyebar luas dengan berbagai konsekuensinya. Ia menyatakan situasi ini semakin memburuk karena rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Sebagai akibatnya, dia menegaskan para debitur pinjol dapat dengan mudah terperangkap dalam utang yang sulit dibayarkan, yang berujung pada terganggunya ekonomi dan sosial keluarga.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi mengingat potensi meluasnya dampak sosial dan ekonomi terhadap keluarga itu berpotensi mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang tangguh di masa depan.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, R. Wijaya Kusumawardhana mengungkapkan, pihak Kemenkominfo saat ini sedang gencar memberantas situs-situs terkait judi online, pinjol dan pornografi dari dunia digital kita.
Wijaya menyatakan, dampak dari situs ilegal tersebut tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi sudah mulai menyasar anak-anak dan kalangan generasi muda. Menurutnya, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 215,6 juta orang dengan 43,6%-nya melakukan transaksi secara online atau rata-rata tiga kali sebulan. Nilai transaksi digital pada 2022 di Indonesia, tercatat senilai US$266 miliar dan diproyeksikan pada 2025 diperkirakan mencapai US$421 miliar.
Meningkatnya transaksi online, seperti yang disampaikan oleh Wijaya, memberikan peluang pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih besar. Namun, kendalanya adalah keberadaan pinjol ilegal. Menurut Wijaya, hal yang terpenting adalah penguatan literasi keuangan masyarakat dalam upaya menghindari diri dari pinjaman online ilegal.
Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan RI, Sarjito menegaskan awal mula hadirnya pinjol adalah untuk mendorong inklusi keuangan terhadap masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke layanan perbankan, sehingga mereka dapat menjadi lebih produktif.
Menurutnya, penduduk Indonesia sebaiknya hanya memilih layanan pinjol yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang saat ini jumlahnya 101 situs. Sarjito menjelaskan, OJK memiliki peraturan dan regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen pinjol dan memastikan bahwa layanan ini beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jika seseorang memilih untuk meminjam dari pinjol yang resmi, menurutnya, hanya memerlukan verifikasi data wajah melalui kamera, berbagi lokasi, dan izin penggunaan mikrofon untuk suara.
"Tidak diperbolehkan meminta phone book. Bila ada yang meminta, laporkan ke saya," tegas Sarjito.
Sarjito menjelaskan, dalam pinjol resmi sanksi maksimal yang dapat dikenakan kepada peminjam yang tidak mampu melunasi pinjamannya adalah 100%. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan layanan pengaduan melalui nomor telepon 157 bagi mereka yang menghadapi masalah terkait pinjol.
Diakui Sarjito tujuan orang meminjam melalui pinjol saat ini sudah bergeser dari tujuan untuk produktivitas bergeser ke arah konsumtif. Apalagi, generasi muda saat ini demi FOMO (fear of missing out) rela untuk meminjam melalui pinjol, tidak peduli legal atau ilegal.
Menurut Sarjito, semua pihak harus mendorong agar generasi muda tidak pragmatis dalam hidup dan dapat terus meningkatkan produktivitasnya.
(akd/akd)
