Penembakan Pendeta Irianto, LSM Desak Bentuk TGPF

Jakarta - Kekerasan kerap kali terjadi di Poso dan Palu, Sulteng, utamanya menjelang Lebaran dan Natal. Yang paling gres, penembakan Sekum Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pendeta Irianto Kongkoli di Palu. Pemerintah pun diminta bentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) dengan Keppres.Desakan pembentukan TGPF itu disampaikan 8 LSM, yakni Kontras, HRWG, Imparsial, LPS HAM, Kontras Sulawesi, YLBHI, PBHI, dan Poso Morowali Wacth di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Senin (16/10/2006).Kepala Operasional Kontras Indria Fernida mendesak kepolisian melakukan penyelidikan kasus penembakan Pendeta Irianto dan melakukan pengamanan ekstra ketat bagi masyarakat."Penembakan dengan tertarget atau target shooting bukan pertama kalinya terjadi di Palu dan Poso," ungkap dia.Sebelumnya, kata Indria, sudah banyak kasus target shooting, seperti yang terjadi pada 16 November 2003. Saat itu Bendahara Sinode Gereja Kristen Sulteng GKSP Orange Tadjoja ditemukan tewas di Poso Pesisir dengan luka tembak dan pukulan benda keras di kepala.Indria menilai, pola umum kekerasan di Poso dan Palu kerap dilakukan dengan memanfaatkan momentum perayaan keagamaan. Ini dilakukan untuk memprovokasi kembali masyarakat."Kekerasan kerap kali terjadi menjelang dan saat berlangsungnya perayaan Idul Fitri dan Natal. Hal ini membuktikan gagalnya negara dalam menjamin dan melindungi warganya dalam menjalankan ibadah," tegas dia.Kondisi di Poso, imbuh dia, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Penanganan segala bentuk teror kekerasan yang terus berulang ini sudah tidak dimungkinkan lagi dengan cara biasa, seperti penambahan pasukan atau pembentukan Koopskam yang selama ini terbukti gagal.Direktur YLBHI Patra MZ menyatakan, untuk menangani kekerasan di Poso dan Palu diperlukan langkah ekstra dari pemerintah pusat. Salah satunya membentuk TGPF."Selama ini pemerintah pusat tidak serius dalam menangani kasus Poso. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah di titik nol," tegasnya.Pembentuknya TGPF diharapkan bisa menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, diharapkan juga bisa mengusut dalang kerusuhan Poso yang telah terjadi sejak 1999 lalu. (umi/sss)