.webp)
PT Migas Utama Jabar (MUJ) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat terbaik kategori aneka usaha minyak dan gas (Migas) versi Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). MUJ dinilai bisa memajukan perekonomian daerah melalui perannya yang kini menjalankan bidang usaha energi dan sumber daya mineral (ESDM).
MUJ diganjar penghargaan oleh Kemendagri dalam acara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (29/9). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama MUJ Punjul Prabowo.
Punjul mengatakan penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras perseroan dalam menjalankan usaha selama ini. MUJ merupakan pionir dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak PI dikelola, banyak manfaat yang dirasakan untuk Jawa Barat. Manfaat untuk Pemprov Jawa Barat selaku pemegang saham dan kontribusi yang diberikan melalui dividen atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tutur Punjul dalam keterangan tertulis, Selasa (3/10/2023).
Sejak menjadi holding energy pada Juli 2022 lalu, MUJ mualnya bernama PT Migas Hulu Jabar yang kini berganti menjadi PT Migas Utama Jabar (MUJ). Bisnis energi terbarukan ditatap sebagai bisnis yang prospektif, sebagai contoh pengelolaan PLTMH Cirompang yang merupakan hasil kolaborasi dengan Tirta Jabar.
Setelah mendapatkan penghargaan BUMD Awards ini, Punjul berharap MUJ mampu memberikan aksi korporasinya dengan meningkatkan kinerja serta membangun iklim tata kelola perusahaan yang baik.
"Karena meningkatkan kinerja tanpa iklim tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan akan berjalan tanpa pengawasan yang baik juga," tutup Punjul.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan inti tujuan dari BUMD Awards ini merupakan bentuk penilaian kepada kinerja BUMD di seluruh Indonesia. Dalam penilaiannya BUMD Awards ini melibatkan tim penilai yang diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan anggotanya meliputi pihak dari KPK, Kemenkeu, KemenPAN-RB, BPKP, BPSDM, akademisi, dan media.
"BUMD di seluruh Indonesia saat ini terdapat 1.056. maka dari itu untuk bisa memetakan, mengetahui kinerja dari BUMD serta dalam rangka pembinaan dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD," sebut Agus Fatoni.
(akn/ega)
