DPR Akan Audit Dana Pasukan Garuda XXIII A

Jakarta - Komisi I DPR RI sudah tidak mempermasalahkan lagi pembelian 32 panser dari Prancis. Namun DPR akan tetap mengaudit penggunaan dana anggaran pasukan perdamaian ke Libanon."Panser sudah tidak jadi masalah. Kita sendiri sudah melihat dan sudah ada jaminan dari pemerintah Prancis bahwa peralatan itu layak dan murah. Jaminan itu yang kita pegang," kata anggota Komisi I DPR dari FDIP Amris Hasan Yahya usai briefing pasukan batalyon mekanis TNI atau kontingen Garuda XXIIIA di Markas Divisi I Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (16/10/2006). Amris juga menegaskan dana Rp 287 miliar habis dibeli untuk membeli panser. Namun pihaknya akan melakukan audit karena memang merupakan janji Panglima TNI bahwa penggunaan dana pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL akan dilakukan secara transparan dan akuntabel."Jadi habis boleh saja. Untuk apa saja penggunaannya, masuk akal atau tidak, kita akan lihat saja nanti belakangan. Kita lihat apa-apa saja yang dibelanjakan," tambahnya.Hal senada disampaikan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Dia menyatakan, persoalan pembelian panser sudah tidak ada masalah karena Dephan dan Prancis sudah manandatangani perjanjian.Djoko menambahkan, 32 panser itu akan dikirim langsung dari Prancis ke Libanon melalui 3 tahap yakni pada Oktober akan dikirim 10 panser, lalu 10 panser akan dikirim pada November dan diharapkan akhir Desember 12 panser dikirim kembali."Petugas kita di sana sudah siap menunggu kedatangan dan siap melatih mereka," ujarnya. (san/nrl)