.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menjadi pembicara kunci dalam Milad 1 tahun Forum RT-RW Jakarta Selatan yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, peran RT/RW penting sebagai ujung tombak organ negara yang dapat mendorong pengamalan Pancasila.
Ia menambahkan RT/RW juga berperan mengoreksi/mendeteksi dini bila ada ideologi gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme, separatisme, ateisme, terorisme, dan lain-lain. Untuk itu, ia menilai hadirnya paguyuban RT/RW menjadi sangat penting.
RT/RW diharapkan dapat berkolaborasi RT/RW dengan para wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab menurutnya wakil rakyat bisa memperjuangkan aspirasi warga yang disuarakan oleh/melalui pimpinan mereka di tingkat yang paling dekat, yaitu RT/RW.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Track record para wakil rakyat bisa membuktikan fungsinya untuk membela kepentingan rakyat, salah satunya melalui rekam jejak advokasi yang telah diperjuangkan selama ini. Ia pun berharap perjuangan itu menjadi maslahat bagi rakyat serta turut membantu kinerja RT/RW di lingkungannya.
"Fungsi Anggota DPR-RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun di antara tugasnya adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini semua kami kerjakan dan tentu telah banyak berkolaborasi bersama para pengurus RT/RW baik di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).
HNW mencontohkan, usulan Kemenag soal biaya haji tahun 2023 Rp 69 juta per jemaah sempat mendapatkan penolakan luas dari masyarakat. Apalagi kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak COVID-19.
HNW bersama Fraksi PKS dan partai lainnya pun menolak hal tersebut, serta menunjukkan biaya-biaya haji yang tidak efisien kepada pemerintah. Akhirnya disepakati biaya haji turun menjadi Rp 49 juta per jemaah.
Lebih lanjut, ia menambahkan perihal kabar dihapuskannya madrasah dan pesantren pada rancangan Revisi UU Sisdiknas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola madrasah dan pesantren.
Menurutnya, bila hal itu dibiarkan maka akan memunculkan keresahan di tingkat akar rumput yang sangat terhubung dengan RT/RW. Ia pun dengan tegas menolak revisi bermasalah itu, akhirnya madrasah maupun pesantren kembali masuk dan bisa diselamatkan.
"Advokasi semacam ini banyak kami lakukan, dan meskipun nilainya sulit diukur dengan uang, tentu menghadirkan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan, yang pada ujungnya dapat membantu pekerjaan para pengurus RT/RW di tingkat masyarakat," jelas HNW.
"Sehingga jika ke depan ada aspirasi dari warga, pengurus RT/RW bisa sampaikan ke kami di DPR-RI dalam konteks nasional, atau DPRD dalam konteks lokal dan sebagai pertanggungjawaban pengurus RT/RW bisa mengumumkan kembali kepada warganya bahwa aspirasi telah ditindaklanjuti. Kolaborasi semacam ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila ke-4 Pancasila soal hikmah dan perwakilan rakyat," pungkasnya.
Sebagai informasi, Milad 1 Tahun Forum RT/RW Jakarta Selatan ini turut dihadiri oleh Pendiri Forum RT-RW Amirulloh Qadir dan Teguh Winarno, Penasihat Forum Kong Jaun, Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat (Pejabat) H. Eka Jaya, Dewan Kota Jakarta Selatan Dr. Sayid Qutb, dan Tokoh Masyarakat H. Madani Bin H. Matali.
(akn/ega)
