.webp)
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti permasalahan konflik agraria atau tanah di Indonesia yang pada ujungnya dijadikan untuk kepentingan kelompok semata. Megawati menyebut lahan pertanian itu dipergunakan untuk membangun gedung hingga berdampak buruk bagi warga Indonesia sendiri.
"Muncul tadi seperti konflik agraria, saya tidak bisa mengerti katakanlah ini kan banyak sekali persoalan di masalah tanah karena dikonversi, dikonversi sepertinya untuk hal-hal yang lebih bagus, padahal tidak melihat sebuah visi ke depan," kata Megawati dalam pidato penutupnya di Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).
Megawati menyebut jika satu hektar tanah pertanian digunakan untuk hal lain maka ada warga yang terdampak di sana. Ia mengatakan satu hektar tanah itu mestinya bisa memberi penghasilan bagi tiga keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau satu hektar tanah pertanian itu diambil hanya untuk katakan membangun gedung dan lain sebagainya, berarti ada berapa keluarga saya hitung paling tidak ada tiga keluarga kemungkinan karena sudah kehilangan tanah, dia sulit untuk mendapatkan nafkah," ucap Presiden ke-5 RI ini.
"Kenapa? kemarin yang saya terangkan yang namanya Bung Karno memberi contoh dengan Pak Marhaen dia semua ada, hanya yang belum punya adalah apa? Kekuatan, kemandirian untuk lebih dari apa yang dia punya," sambungnya.
Menurut Megawati untuk mendapat kekuatan itu maka masyarakat Indonesia perlu bergotong royong. Sebelumnya Mega juga menyinggung dirinya heran menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) petugas partai lantas dituding macam-macam.
"Saya tuh sampai bingung lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, lho kok saya diomongkan. Yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah AD/ ART di partai, kita saya pun petugas partai lho, ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ujar Mega.
"Saya pun kader, ndak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum karena terus siapa yang memilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu dan itu melanggar AD/ART," pungkasnya.
(dwr/aik)
