Peringati Maulid Nabi, KNEKS Gelar Talkshow Bersama LinkAja Syariah & MUI

Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka talkshow bertajuk 'Transaksi Syariah, Kebutuhan atau Gaya Hidup?' secara virtual dalam rangka memperingati Maulid Nabi.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan potensi keuangan syariah yang terus tumbuh. Total aset keuangan syariah tercatat naik sekitar 15% yoy meski inklusi keuangan syariah masih rendah.

"Saya mengapresiasi terhadap pencapaian lebih dari 8 juta pengguna LinkAja Syariah dan berharap jumlah pengguna LinkAja Syariah dapat terus bertambah. Kehadiran LinkAja Syariah juga diharapkan mendorong percepatan inklusi keuangan syariah," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia berharap agar LinkAja Syariah sebagai uang digital syariah terbesar di Indonesia memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah yang memiliki program pembinaan UMKM industri halal.

Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, dan instansi lainnya serta mengambil peran menyediakan akses pembayaran digital dan layanan fintech syariah lainnya lintas negara.

KNEKS sebagai lembaga non struktural bertugas untuk mengawal dan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.Hal itu terkait dengan visi Masterplan Ekonomi Syariah.

Kemudian, KNEKS juga bertugas untuk menginisiasi menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Untuk itu, KNEKS siap mendukung perkembangan transaksi syariah di Indonesia.

Transformasi digital bukan hanya untuk mempercepat peningkatan literasi dan memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Tetapi juga menjadi salah satu strategi untuk mengambil peluang dan potensi besar perekonomian syariah di tingkat global.

Sementara itu, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan optimisme akan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri halal.

"Kami optimis melalui berbagai kegiatan edukasi dan inovasi yang berkelanjutan mampu mengakselerasi pertumbuhan industri halal demi mewujudkan Indonesia untuk menjadi pusat produsen halal dunia," ucapnya.

Menurut Afdhal, perkembangan industri halal tidak cukup melalui cara tradisional. Namun, membutuhkan bantuan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang lebih masif dan efisien.

Hal ini agar bersama-sama meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Peran fintech merupakan katalisator yang signifikan dalam mewujudkan hal tersebut. Lebih lanjut, LinkAja Syariah adalah pelopor dompet elektronik tersertifikasi syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah.

LinkAja Syariah juga sudah berperan aktif dalam memudahkan transaksi halal bagi masyarakat Indonesia. Lalu, mendukung lebih dari 100 ribu industri halal dan merchant halal di berbagai sektor, di antaranya makanan halal, fashion muslim, pendidikan Islam, dan wisata halal.

LinkAja Syariah berkomitmen untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada industri halal dan merchant halal bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Upaya itu untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memperluas jangkauan pasar mereka.

Di sisi lain, Chief Marketing Officer LinkAja, M. Rendi Nugraha menjelaskan LinkAja Syariah bekerja sama dengan sejumlah organisasi Muslim dan lembaga keuangan syariah.

"LinkAja Syariah, hadir sejak 2020 dan telah bekerja sama dengan sejumlah Organisasi Muslim maupun lembaga keuangan Syariah untuk meningkatkan adopsi layanan keuangan digital syariah, memfasilitasi umat dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah," katanya.

"Peningkatan jumlah Pengguna juga diikuti dengan peningkatan metrik kinerja dimana pada semester pertama 2023 LinkAja Syariah mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 23% dan adanya kenaikan kualitas pengguna yang terlihat dari peningkatan pendapatan LinkAja Syariah per pengguna atau Average Revenue per User (ARPU) sebesar lebih dari 60% dibanding periode yang sama tahun lalu," sambungnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun ikut menyoroti potensi perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Diketahui, sebanyak 86,7% dari 267 juta penduduk Indonesia adalah Muslim.

Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal MUI, Sholahuddin Al-Aiyub menyebutkan potensi dan peluang pasar fintech syariah sangat besar.

"Namun patut diingat, bahwa fintech syariah memiliki beberapa prinsip syariah yang harus dimiliki, yaitu tidak boleh maysir, gharar, dan riba. Prinsip tersebut yang menjadikan bertransaksi secara syariah bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi gaya hidup yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pengawas LinkAja Syariah dan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menuturkan layanan dan produk syariah merupakan sebuah kebutuhan.

"Penggunaan layanan dan produk Syariah bukan lagi menjadi gaya hidup melainkan menjadi sebuah kebutuhan dan tidak hanya teruntuk kaum senior/generasi tua saja namun juga anak muda, milenial atau generasi Z," imbuhnya.

Oleh karena itu, perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah. Ia pun menyatakan Dewan Pengawas Syariah akan terus menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan LinkAja Syariah agar sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kajian dan opini syariah terkait produk, inovasi, promo, program, kebijakan dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya.

Sekedar informasi, talkshow ini adalah bagian dari acara Bestie, yakni singkatan dari 'Bincang Ekonomi Syariah Terkini. Acara ini diinisiasi oleh KNEKS untuk memberikan literasi keuangan dan ekonomi syariah terkini yang diikuti oleh staf pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum.

Pelaksanaannya dilakukan secara hybrid di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Maulid Nabi. Kegiatan ini juga disiarkan pada kanal media sosial resmi LinkAja Syariah, KNEKS, dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI untuk mengedukasi masyarakat luas, terutama kaum muda.

Halaman 1 2

Selanjutnya