.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pencegahan perundungan di satuan pendidikan harus menjadi prioritas bersama melalui sistem pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter dan budi pekerti yang lebih baik. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing di masa datang.
Menurutnya, kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang masih terjadi sampai saat ini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah berulangnya kasus tersebut.
"Bermunculannya kembali kasus perundungan di lingkungan pendidikan sangat mengkhawatirkan kita. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan terkait pola pencegahan dan pengajaran yang diterapkan, untuk mencegah kasus-kasus perundungan berulang,"ujar Lestarie dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus perundungan di lingkungan pendidikan kembali ramai pada beberapa pekan terakhir. Hal yang memprihatinkan adalah beberapa kasus berujung pada kematian. Kasus perundungan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Medan, Banyuwangi, Gresik, Cilacap, bahkan Jakarta.
Berdasarkan Catatan Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 251 anak berusia 6-12 tahun yang menjadi korban kekerasan di sekolah pada periode Januari-April 2023.
Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat sepanjang Januari-Agustus 2023 terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah.
Lestari mengatakan berulangnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan mengindikasikan upaya pencegahan yang dilakukan belum tepat sasaran atau bahkan masih banyak penyelenggara pendidikan mengabaikan langkah pencegahan itu. Menurutnya, Upaya evaluasi menyeluruh terkait pola pencegahan perundungan harus segera dilakukan untuk mendapatkan sistem pencegahan yang tepat dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Lebih lanjut, Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat lingkungan belajar yang penuh kekerasan dan ancaman dapat berdampak buruk pada proses pembentukan karakter dan mental peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.
Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap agar para pemangku kepentingan menyikapi secara serius fenomena perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan ini dan secepatnya mengambil langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Di sisi lain, Rerie juga menegaskan para pemangku kebijakan harus segera mengevaluasi dan memperbaiki pola pendidikan dan pengajaran yang lebih ramah dan aman dalam proses pembentukan karakter serta budi pekerti peserta didik yang lebih baik.
Hal ini, menurut Rerie, kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam mewujudkan pola pendidikan yang aman dan bebas perundungan sangat diharapkan, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.
(ncm/ega)
