.webp)
KPK menyebut ada kemungkinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tidak 100 persen akurat. KPK menyinggung kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang diawali dari pemeriksaan LHKPN.
"Memang kalau kita lihat laporan LHKPN yang diterima KPK, ada kemungkinan, apa yang dilaporkan para penyelenggara negara tidak 100 persen akurat," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dalam diskusi bertajuk 'Urgensi Pemanfaatan LHKPN Dalam Pemberantasan Korupsi' di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/92/2023).
"Artinya ya mungkin masih banyak harta kekayaan yang disembunyikan atau di atas nama orang lain, kemudian tidak dilaporkan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Alex menyinggung kasus yang menjerat Rafael, di mana eks pejabat Ditjen Pajak itu telah melaporkan hartanya. Alex mengatakan Rafael sadar harta yang dilaporkannya tidak akan sesuai dengan penghasilannya.
"Dan dia (Rafael) sadar, bahwa harta yang dia laporkan kalau di cross check ke penghasilannya selaku ASN pasti tidak akan sinkron. Tetapi dia percaya diri, karena dia sudah ikut tax amnesty," sebutnya.
Alex mengatakan, Rafael juga telah menyampaikan nota keberatan atau eksepsi dengan menyebutkan bahwa tekah membayar pajak. Padahal, kata Alex, jika diperiksa lebih lanjut, penghasilan Rafael sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan sesuai dengan hartanya.
"Makanya kemarin di dalam eksepsi dia (Rafael) menyampaikan itu kan, 'ini sudah saya laporkan di dalam pajak saya. Dan saya atas kekayaan yang saya laporkan, sudah membayar pajak'. Kan begitu," sebutnya.
Simak juga 'Saat KPK: 6.389 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN Tahun 2022':
