.webp)
DPRD DKI mengadakan Rapat Paripurna dalam rangka mengesahkan APBD Perubahan 2023. Dalam rapat tersebut diwarnai interupsi yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak.
Jhonny menyoroti soal masih banyaknya ijazah anak sekolah yang masih ditahan pihak sekolah akibat tak mampu membayar. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masalah itu.
"Fenomena begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan, yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara kesejahteraan di mana negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya ketika mereka mendapat masalah terutama dalam hal sosial," kata Jhonny di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu ( 27/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dapat melakukan gerak masif, agar ijazah yabg masih tertahan dapat secepatnya diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memberi subsidi keada sekolah swasta.
"Oleh karena itu, kepada pak Pj agar bisa melakukan gerak cepat, out of the box agar ijazah ini secepatnya bisa diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dengan konsekuensi. Pemrov harus memberikan subsidi kepada sekolah swasta itu," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa masih banyak anak yang kurang mampu, justru masuk ke sekolah swasta berbayar. Begitu pula sebaliknya, anak yabg dirasa mampu untum membayar biaya sekolah malah masuk ke sekolah negeri gratis.
"Oleh karena itu, sebagai perbandingan bapak, hampir 70 persen anak kelas menengah, orang mampu bisa masuk ke sekolah negeri. Mereka gratis, dan orang miskin, penjual nasi uduk, supir ojol, supir angkot, mereka masuk ke sekolah swasta dan harus bayar pula, dan mereka tidak mampu membayar," ungkapnya.
"Besar harapan saya bahwa ini adalah akumulasi dari pengumpulan ijazah di masa kepemimpinan yang lalu, saya yakin dan percaya pak Pj mampu menyelesaikan ini," pungkasnya.
