.webp)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan PT PKS, sebuah perusahaan tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), atas dugaan tindak pidana kehutanan. MAKI melaporkan dugaan itu ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) serta Kejaksaan Agung (Kejagung).
MAKI menduga perusahaan itu memakai IUP OP yang diduga palsu dalam penambangannya sejak 2020.
"Kerugian negara dalam kasus ini sedikitnya Rp 3,7 triliun," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan pers, Rabu (27/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
MAKI menduga modusnya terlapor memiliki 10 izin perusahaan tambang nikel tanpa melalui lelang, melainkan lewat putusan PTUN dan sebagainya.
"Ironisnya seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) 'tikus' ini termasuk yang diduga palsu tersebut, teregistrasi di Modi Ditjen ESDM dan mendapatkan RKAB," ujar Boyamin Saiman.
Sejak 2020 hingga kini, perusahaan itu melakukan penambangan nikel di Kawasan Hutan Produksi tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini terkonfirmasi berdasarkan surat yang ditandatangani Direktur Planologi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Ruang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tertanggal 29 Agustus 2023. Surat itu ditujukan kepada dirut perusahaan yang pada pokoknya menolak Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
Menurut Boyamin Saiman, selain melakukan dugaan pidana kehutanan, perusahaan melakukan patgulipat lainnya. "Perbuatan ini melanggar Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 66 huruf b. Pemegang IUP dilarang menjual hasil penambangan yang bukan dari hasil penambangan sendiri," ujar Boyamin.
"Secara terang dan kasatmata dua perusahaan itu melakukan penambangan nikel ilegal dengan merambah kawasan hutan yang merugikan negara triliunan rupiah," Boyamin menegaskan.
Berdasarkan temuan MAKI ini, perbuatan terlapor dikualifisir telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan, UU Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Yang merugikan negara sedikitnya Rp 3,7 triliun," pungkas Boyamin.
(asp/isa)
