.webp)
Ikatan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Batam memberikan masukan terkait pengembangan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang. Mereka meminta agar pemerintah menyeimbangkan komposisi tenaga kerja bagi masyarakat setempat di Kepulauan Riau.
"Alasannya kenapa, karena tentu ini akan berefek pada ketersediaan lapangan pekerjaan, di mana kita ketahui, pengangguran di Batam yang masih tinggi. Jadi kalau ada perusahaan besar masuk tentu sangat bagus," ujar Ketua IKAMI Sulsel Cabang Batam, Zulkarnain dalam keterangan tertulis, Selasa (26/9/2023).
Dia berharap kehadiran perusahaan tersebut bisa ikut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu dia mendorong agar pemerintah memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja untuk anak-anak muda Batam. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan regulasi yang jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bayangkan, ada puluhan ribu yang dibutuhkan dalam Rempang Eco City, tentu kami dari anak-anak muda di Batam sangat senang dan sangat mendukung investasi ini," lanjutnya.
Salah satu solusi yang diajukan adalah adanya kerja sama antara perusahaan dengan institusi pendidikan seperti kampus dan Sekolah Menengah Atas (SMA) setempat. Langkah ini dinilainya dapat menjembatani perusahaan dalam mencari calon-calon pekerja potensial di wilayah Batam.
"Bahkan kalau perlu, perusahaan tersebut nantinya bisa langsung ke kampus dan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat untuk mencari calon-calon pekerja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Jadi tidak perlu lagi mencari dari luar Batam," tegas Mahasiswa Ibnu Sina Batam itu.
Dia pun mencontohkan sistem serupa yang sukses diterapkan di Universitas Hasanuddin (Unhas), di mana perusahaan-perusahaan galangan di Batam mencari tenaga kerja dari sana. Dengan begitu dapat memberikan kesempatan untuk lulusan lokal bekerja di Batam sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kenapa perusahaan besar ini tidak bisa kita buat seperti itu. Maka ini akan betul-betul bermanfaat untuk muda-mudi di Batam. Harus ada jaminannya bahwa kita bisa bekerja disana, maka harus ada peraturan tegas dari Pemda maupun pusat," terangnya.
Dia menekankan agar jangan sampai rekrutmen dari luar lebih besar ketimbang rekrutmen untuk masyarakat sekitar.
"Jangan sampai kita lagi-lagi cuma jadi penonton. Jangan sampai, jumlah pekerja dari luar lebih banyak daripada Batam sendiri. pemerintah harus jamin itu, jangan hanya kata-kata yang nantinya bisa jadi janji manis. Karena kita punya kualitas yang tak kalah hebat," terangnya.
Mengenai langkah Pemerintah yang telah mengedepankan aspirasi Warga Rempang, menurutnya hal tersebut adalah upaya yang tepat. Apalagi, penawaran yang telah ditawarkan pemerintah juga sangat manusiawi.
"Langkah-langkah persuasif yang ditempuh Pemerintah melalui BP Batam hingga saat ini adalah langkah yang baik. Aspirasi warga telah di respons baik. Dan kedua pihak saling memahami dan saling menghargai. Ini kan sangat baik," katanya.
Dia pun berharap agar pihak lain di luar Rempang untuk menghormati dan memberikan ruang bagi terjalinnya komunikasi antara warga dan pemerintah. Hal itu demi menciptakan kondusivitas di Kota Batam.
"Kita tidak mau, konflik Rempang ini berkepanjangan. Di goreng sana-sini. Banyak pernyataan liar jadinya. Banyak yang komentar tapi tidak memahami masalah, tidak mengetahui kondisi langsung. Bahwa Warga dan Pemerintah hingga saat ini terus berkomunikasi baik. Buktinya, sudah banyak warga yang bersedia untuk digeser. Batam harus kondusif," tegas Zul.
Dia meyakini pemerintah baik pusat maupun daerah serta BP Batam tidak akan mengambil langkah investasi yang merugikan warga Rempang.
"Kita harus optimis. Buktinya pemerintah telah menyiapkan segala sesuatunya. Dari ganti rugi yang sangat wajar, sejarah pun juga dihormati, proses pendidikan tetap berjalan hingga hunian sementara pun telah disiapkan. Artinya Pemerintah sangat berpihak ke warga terdampak," jelasnya.
