.webp)
Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH UNPAD) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi capaian Dosen Fakultas Hukum (FH) UNPAD Sinta Dewi, yang telah ditetapkan sebagai Profesor/Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Siber FH UNPAD.
Diketahui Sinta mengangkat orasi ilmiah tentang 'Manfaat dan Resiko Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya Terhadap Data Privasi: Dari Lex Informatica Menuju Lex Reformatica'.
Bamsoet menjelaskan saat ini perkembangan AI dalam berbagai platform terjadi dengan pesat. Selain manfaat, masyarakat perlu waspada terhadap dampak negatif penggunaan AI bagi kehidupan manusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya jika tidak disikapi dengan bijak, AI berpotensi mengaburkan pandangan manusia pada kebenaran dan kebohongan. Sekaligus berpotensi dalam penyalahgunaan data pribadi untuk tindakan kriminal dan kejahatan lainnya.
"Untuk mengantisipasi kejahatan di dunia siber dengan semakin pesatnya AI, Singapura, Jerman, dan Tiongkok bahkan telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personel. Sebagaimana ditekankan Gubernur Lemhannnas Andi Widjajanto, dalam kajian Lemhannas Indonesia juga perlu mulai mempersiapkan pembentukan Angkatan Siber (AS), sehingga bisa memperkuat tiga matra yang sudah ada yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (26/9/2023).
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pengukuhan Sinta Dewi sebagai Profesor/Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Siber FH UNPAD, di Graha Sanusi Hardjadinata, Bandung.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan RI perlu memiliki regulasi yang jelas dan kuat dalam menghadapi perkembangan AI. Khususnya dengan memberikan penguatan kepada peran intelijen, baik terhadap BIN, BAIS TNI, hingga Baintelkam Polri.
"Saat ini, pemanfaatan AI di Indonesia hanya mengacu kepada Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang dikeluarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT (kini menjadi BRIN). Dokumen tersebut perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih kuat selevel undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah, yang dapat mengatur penggunaan, etika, keamanan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dalam setiap pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut setidaknya sudah ada 60 negara dunia yang mengeluarkan kebijakan terkait AI, di antaranya Inggris, AS, dan Kanada. Bahkan ada yang sudah memiliki AI Security Council.
Presiden AS Joe Biden juga sudah mengajukan AI Bill of Rights, yang isinya antara lain memastikan hak-hak warga negara dan dukungan dalam pengembangan dan inovasi AI.
"Untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia siber dan digital, Indonesia saat ini hanya memiliki dua undang-undang. Yakni, UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Indonesia perlu memiliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional. Mengingat sepanjang tahun 2021 saja, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat setidaknya ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara," pungkas Bamsoet.
(prf/ega)
