.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Indonesia Abdullah Azwar Anas menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang simpel namun berdampak positif bagi masyarakat. Azwar mengungkapkan komitmennya untuk mengubah paradigma birokrasi Indonesia dari orientasi tumpukan kertas menjadi penekanan pada pengukuran dampak nyata.
"Ke depan target dan kinerjanya harapan kami bisa akan jauh lebih meningkat. Sehingga demikian yang diukur nanti dampaknya, bukan tumpukan kertasnya," ujar Azwar dalam acara peresmian bersama 12 Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan di The Hotel Sultan Jakarta Pusat, pada Selasa (26/9/2023).
Kebijakan inovatif dari KemenPAN-RB telah menyederhanakan banyak aspek, termasuk pengurangan klasifikasi jabatan dari 3.414 menjadi hanya 3. Sama halnya, penilaian kinerja dosen juga dipermudah dengan pengurangan beban seperti pengisian angka kredit. Semuanya dimaksimalkan untuk mencapai kebijakan yang simpel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pegawai tidak lagi harus menghadapi pertanyaan yang rumit atau mengunggah ribuan dokumen terkait reformasi birokrasi. Penilaian sekarang lebih fokus pada hasil kinerja daripada administrasi laporan.
Pada implementasi reformasi birokrasi ini, yang dijadikan tolok ukur adalah diharapkan dapat berdampak positif pada upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi, dan mempercepat proses digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
"Langsung kita cek nanti, oh kabupaten x kemiskinannya dari tahun ke tahun tuh turun, investasinya meningkat, digitalisasinya jalan," kata Azwar.
Pada tahun 2023, MenPAN-RB Azwar telah beralih dari penekanan pada aspek hulu, yang sebelumnya melibatkan 259 pertanyaan dan ribuan dokumen, menjadi penekanan pada aspek hilir. Ini melibatkan menyelesaikan masalah rakyat dengan mempertahankan tata kelola internal yang baik melalui penggunaan 25 indikator seperti dampak kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi, dan lainnya.
Seruan untuk 'ukur dampak' juga berarti bahwa pemerintah akan lebih berorientasi pada evaluasi kinerja. Indikator keberhasilan akan lebih diarahkan pada pencapaian tujuan yang konkret dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Simak juga Video 'MenPAN-RB Sebut MPP Digital Bisa Urus Pelayanan Publik Pakai HP':
