Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan pembukaan 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Ia berharap dengan adanya MPP ini pelayanan publik akan lebih terintegrasi, mudah, dan cepat.
"Harapannya ke depan pelayanan publik kita lebih terintegrasi, lebih mudah, lebih cepat," ungkap Azwar usai peresmian di The Sultan Hotel Jakarta Pusat Selasa (26/9/2023).
Adapun 12 MPP yang diresmikan tersebut, di antaranya Kabupaten Tebo, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Mataram.
Dengan penambahan ini, jumlah keseluruhan MPP yang telah dibangun di Indonesia mencapai 152 MPP yang dapat diakses oleh masyarakat. Azwar menekankan pentingnya mengontrol MPP yang telah dibangun ini untuk memastikan target fungsinya tercapai.
"Peresmian ini bukan barang mati, ini barang hidup. Jadi kalau nggak kontrol, MPP ini bisa sepi. Nanti hanya seremoninya saja dapat tapi fungsi target dari Mal Pelayanan Publik tidak tercapai. Saya berterima kasih kepada Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi dengan sungguh-sungguh bukan hanya bangunan fisiknya tapi pelayanannya," ujar Azwar.
Saat ini, sejumlah daerah telah mengadopsi konsep Mal Pelayanan Publik berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan urusan administratif mereka secara digital melalui perangkat seluler, tanpa perlu hadir secara fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang sama kuat.
Sebagai respons terhadap ketidakmerataan ini, MPP yang merupakan rumah pengintegrasian layanan dapat terus beroperasi sementara yang berbasis digital akan berjalan berdampingan. Azwar juga berharap ke depan, kabupaten dan kota-kota ini akan terus mengembangkan upaya ini untuk mempermudah akses layanan. Untuk mempercepat perubahan ini, ia telah menurunkan beberapa kriteria pembangunan MPP.
"Harapan kita nanti kabupaten kota ini ke depan terus memacu intinya ini mempermudah layanan. Kemudian, kita sudah dorong untuk percepatannya dengan menurunkan beberapa kriteria yang tidak terkait langsung. Misalnya gedung tidak harus besar, tidak harus membangun baru, tapi manfaatkan yang ada sehingga layanannya akan bisa cepat dan mudah diakses segera," harapnya.
Simak juga Video 'MenPAN-RB Sebut MPP Digital Bisa Urus Pelayanan Publik Pakai HP':
(akn/ega)