.webp)
Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) memiliki Ketua Umum dan Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) yang baru. Peresmian digelar lewat forum Kongres Nasional Ke-2.
Berdasarkan keterangan pers APWI, Jumat (22/9/2023), Kongres digelar di Auditorium I Gedung Makarti Bhakti Nagari, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dua hari belakangan.
Kongres mengusung tema 'Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara Melalui Digitalisasi Pengembangan Kompetensi untuk Membangun ASN Bertalenta Unggul dan Bersaing'. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik, mengajar, dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada kongres tersebut terpilih Ir. Sugihardjo. MSi., sebagai Ketua Umum baru, dan Dr. Lalu Hendry Yujana S.E., Ak., M.M., CA., Cert Tr.,Cert. Ass., sebagai Ketua MPK," tulis APWI dalam keterangan persnya.
Sesuai AD dan ART, pelantikan dilakukan oleh Kepala LAN RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Prosesi pelantikan dilakukan dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh anggota APWI serta tamu undangan.
Ketum APWI yang baru, Sugihardjo, adalah Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Perhubungan. Sebelum menjadi widyaiswra, Sugihardjo pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2015-2018), Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan (2018-2020), dan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (2020-2021).
Dalam pidato pengukuhan, Sugihardjo menyampaikan komitmen kuatnya untuk memajukan APWI ke tingkat yang lebih tinggi, melalui implementasi program-program inovatif, memperluas jaringan kerja sama, dan meningkatkan keterlibatan anggota.
Ketua MPK APWI yang baru, Lalu Hendry Yujana menjabat untuk periode kedua. Sebelum menjabat widyaiswara, dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur dan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK-Kementerian Keuangan RI.
(dnu/dnu)
