Bantuan Flu Burung ADB Terganjal Hubungan Pusat-Daerah

Jakarta - Asian Development Bank (ADB) menilai rumitnya hubungan pusat dan daerah di Indonesia menjadi salah satu penghambat bantuan penanganan penyakit menular dan flu burung.Mekanisme penyaluran dana dan pembuatan proposal dari daerah ke pusat dianggap membingungkan untuk mendapatkan dana dari lembaga donor."Karena adanya otonomi daerah dan luasnya wilayah Indonesia membuat mekanisme aliran dana penanganan penyakit menular menjadi bermasalah," kata Principal Head Specialist ADB di Indonesia Jacques Jeugmandi di kantor perwakilan ADB di Indonesia, Gedung BRI II, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (12/10/2006).Hubungan pemda ke pusat, imbuhnya, terlalu birokratis. Padahal untuk penanganan penyakit menular, terutama flu burung, lebih banyak yang bersifat darurat."Untuk Indonesia, bantuan untuk penyakit menular dikoordinasikan dan diberikan oleh Bank Dunia. Tapi untuk kondisi darurat pemerintah daerah bisa langsung membuat proposal kepada ADB," ungkap Jacques.Di daerah, imbuh dia, masih kekurangan SDM yang bisa membuat proposal secara rinci. "Hal-hal teknis belum dibahas tuntas dalam proposal," tuturnya.ADB sendiri untuk penanganan penyakit menular, termasuk flu burung, mempunyai 469,2 juta dolar AS. Dari dana itu, untuk pinjaman seluruh anggota, ADB menyiapkan 300 juta dolar AS. Sebanyak 100 juta dolar AS berupa pinjaman proyek, sebesar 30 juta dolar AS hibah untuk wilayah Indocina dan hibah untuk wilayah Indonesia, Filipina, dan Malaysia 1,2 juta dolar AS. Sedangkan alokasi dana darurat untuk seluruh anggota 38 juta dolar AS.Namun untuk kepentingan darurat penanganan penyakit menular di Indonesia, seperti flu burung yang tingkat kematiannya nomor dua di Asia setelah Vietnam, diakui Jacques, sudah banyak lembaga donor yang membantu via Bank Dunia."Pemerintah melalui Sri Mulyani di Jenewa sudah mengajukan hibah senilai 20 juta dolar AS," katanya. (umi/sss)