.webp)
Massa buruh akan berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, siang ini. Pihak kepolisian menyiapkan kanalisasi Jalan Gatot Subroto untuk mengatasi kemacetan di lokasi.
"Kita kanalisasi dan pakai cone sehingga mungkin, kalau sampai membeludak ke jalan, akan kita kanal dengan cone," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan di GT Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2023).
Latif mengatakan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa bersifat situasional. Artinya, akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Latif menyebut pihak kepolisian siap mengamankan jalannya unjuk rasa. Dia mengimbau massa aksi melakukan demo sesuai aturan yang ada serta tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas di sekitar lokasi.
"Karena itu, satu ruas jalan yang tidak ada tempat pembuangan, kita mohon betul-betul yang mau menyampaikan pendapat akan kita lakukan pengamanan. Dan masyarakat yang akan melintas di sekitar itu juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa," kata dia.
"Usahakan masyarakat yang akan menyampaikan pendapat masuk ke dalam (area Kemnaker) sehingga aktivitas masyarakat, karena Jakarta ini setiap waktu tinggi, apalagi siang hari, saling menghargai," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan para buruh yang akan melakukan aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dia menegaskan pihaknya akan memperjuangkan kenaikan upah buruh pada 2024.
"Alasan meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, tentu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, yakni bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara upper middle income country, dengan pendapatan per kapita minimal USD 4.500 per tahun," kata Said dalam keterangannya, Rabu (20/9)
Said Iqbal menambahkan pihaknya meminta kenaikan upah selaras dengan regulasi kenaikan upah PNS 8 persen dan pensiunan 12 persen. Dia meminta kesetaraan terkait kenaikan upah.
"Tentu kami dari Partai Buruh setuju jika upah ASN naik 8 persen dan pensiunan 12 persen. Tapi, secara bersamaan, Partai Buruh juga meminta kepada pemerintah bahwa di tahun 2024 upah buruh naik 15 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil UU Cipta Kerja. Menurutnya, omnibus law UU Cipta Kerja adalah aturan yang dibuat dengan menabrak aturan lainnya dan sarat akan kontroversi.
"Alasannya adalah bahwa produk omnibus law Cipta Kerja ini tidak memenuhi prosedur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sebab, omnibus law yang dibahas oleh pemerintah dan DPR wajib melalui perencanaan, dan salah satu faktor perencanaan adalah uji publik yang didahului oleh draf akademis," kata dia.
"Ketika draf akademis tidak ada dan uji publik pun juga tidak ada, hanya dikeluarkan perppu, sehingga hal ini gugur," ujarnya. Karena itu, Said Iqbal berharap hakim MK mengeluarkan keputusan yang bijak demi kebermanfaatan semua pihak.
Simak juga 'Saat Kemnaker soal Pagar Dirusak Massa Demo: Kita Perbaiki':
