.webp)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, menunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi percontohan nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Risiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU), tentang penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP, yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Pemkot Cilegon, pada Rabu (20/9).
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, mengatakan Laboratorium Manajemen Risiko sangat penting dalam memberikan kebiasaan yang lebih baik lagi ke depannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya bahwa Kota Cilegon menjadi pilot project dari 98 kota secara nasional. Jadi, hanya ada empat, di provinsi, di kabupaten, kota dan kementerian. Untuk Kota Cilegon kita yang dipercayai untuk pertama kali," kata Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dikutip dari rilis Diskominfo Kota Cilegon, Rabu (20/8/2023).
Menurut Helldy, keberadaan Laboratorium Manajemen Risiko juga dapat menganalisis dan mengurangi risiko, sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif dalam tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon. Oleh karena itu, pihaknya akan terus meminta pendampingan kepada BPKP.
"Setelah MoU ini kami minta pendampingan. Makanya, saya bilang dalam penyusunan RPJMD juga minta pendampingan dari BPKP agar risiko-risiko dalam RPJMD juga bisa berkurang," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP RI Bidang PPKD Raden Suhartono menjelaskan, alasan Kota Cilegon terpilih menjadi percontohan dari 98 kota di Indonesia terkait Lab-MR dan Peningkatan Kapabilitas APIP, karena Pemkot Cilegon memiliki komitmen yang tinggi atas penerapan manajemen risiko dan Kapabilitas APIP di lingkungannya.
"Ini baru pertama kali (Terpilihnya Kota Cilegon-red), salah satunya memiliki komitmen yang tinggi, Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD-nya. Kedua menunjukkan penerapan tata kelola pengendalian intern dan manajemen risiko yang menuju ke arah yang lebih baik," jelas Suhartono.
Suhartono mengaku, pihaknya akan terus mengawasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, termasuk di tingkat daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan pelayanan terbaik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
"Evaluasi atas penyelenggaraan SPP dan Manajemen Risiko serta Kapabilitas APIP dilakukan setiap tahun, sama dengan penilaian atau audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah kan setiap tahun," ujarnya.
(prf/ega)
