.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti insiden di Pulau Rempang. Ia menegaskan, rakyat tidak boleh dikorbankan.
"Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan" kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).
Hasto mengatakan, dalam penanganan konflik tersebut, pemerintah harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan warga Rempang. Hal itu untuk mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan dalam persoalan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam pengelolaan negara, termasuk dalam investasi harus juga mengedepankan keadilan kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum dan kemudian dengan cara dialog dan kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, ternasuk dengan bapak presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," pungkasnya.
Luhut soal Rempang: Lagi Mau Slow Down
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pendekatan penanganan masalah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kurang pas. Kini, Luhut ingin pelan-pelan (slow down) dulu soal Rempang.
"Ya Rempang itu, mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas," kata Luhut ditemui seusai 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (19/9/2023).
Luhut kemudian berbicara soal pengalamannya dalam menangani masalah investasi yang berhubungan dengan pembebasan tanah. Dia mengatakan tak pernah ada masalah yang terjadi saat dirinya menangani pembebasan lahan.
(aik/aik)
