.webp)
"Konsentrasi PM 2,5 di Jakarta lebih tinggi 16,6 kali dari pedoman kualitas udara WHO," demikian tertulis di situs IQAir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah tidak tinggal diam soal polusi udara di Jakarta. Ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo memegang komando penanganan masalah polusi udara.
"Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini. Tetapi harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas," kata Charles kepada wartawan, Selasa (19/9).
Charles menilai masalah polusi udara ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan aturan bekerja dari rumah (work from home). Tapi kata Charles, perlu juga membuat strategi tertentu yang berkelanjutan dan melibatkan pemangku kepentingan.
"Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah roadmap yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi baru-baru ini mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di luar rumah. Di tengah polusi tinggi, masker kembali menjadi barang wajib.
"Yang terjadi sekarang ini yang di Jakarta banyak orang batuk-batuk. Jadi yang batuk-batuk ini pasti dari DKI Jakarta. Termasuk yang bersepeda juga hati-hati. Kalau pas bersepeda pakai masker," pesan Jokowi, saat ditemui wartawan Senin (18/9) kemarin.
Jokowi juga mendesak usaha rehabilitasi hutan serta penanaman banyak pohon di sekitar lingkungan khususnya ibu kota.
"Apalagi di Kota Jakarta, di DKI Jakarta pohonnya kurang, kendaraannya banyak, yang terjadi polusi," tandas dia.
Sejumlah wilayah di DKI Jakarta pun sempat diguyur hujan deras pada Selasa (19/9) siang. Ternyata turunnya hujan tersebut adalah modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB, BMKG, dan tim.
"Iya (ada modifikasi cuaca)," kata Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN Budi Harsoyo kepada wartawan, Selasa (19/9).
Budi menjelaskan bahwa BMKG dan tim telah melakukan water mist spraying atau penyemprotan air dari langit Jakarta dalam beberapa waktu belakangan. Berdasarkan pantauan tim modifikasi cuaca, sejak kemarin hingga besok memang ada potensi pertumbuhan awan hujan di langit.
"Maka operasi yang sebelumnya masih berjalan itu untuk water spraying, ini juga dimanfaatkan. Artinya kalau water spraying kan sebelumnya hanya menyemprotkan air untuk membasuh saja, tidak ada bahan semainya. Kemudian, karena ada potensi hujan itu kita bahan semainya kita tambahkan CACL2 (garam), kemudian disemprotkan masuk ke dalam awan," jelas Budi.
Di sisi lain, detik Pagi edisi Rabu (20/9/2023) akan membahas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang tengah menyusun rancangan penerapan registrasi pelanggan SIM Card menggunakan biometrik. Aturan terbaru ini untuk memberikan perlindungan pada pelanggan dari penipuan melalui SMS.
Sebelumnya, Kominfo menerapkan registrasi SIM Card prabayar yang divalidasi dengan NIK dan Kartu Keluarga pada tahun 2017. Namun, rupanya hal itu belum bisa menuntaskan persoalan.
"Ada sedikit permasalahan registrasi menggunakan NIK dan KK. Pertama, penyelenggara seluler tidak dapat mengontrol SIM Card yang diregistrasi menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak, karena registrasi dengan NIK dan KK tidak bisa diyakini 'saya adalah saya' atau validasi kesesuaian NIK dengan nomor KK saja," tutur Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (19/9).
Permasalahan registrasi kartu seluler dengan NIK dan KK, yakni masih ditemukan SIM card yang dijual dalam keadaan aktif. Sehingga pengguna tidak perlu mendaftarkan nomor seluler tersebut.
Padahal secara aturan yang berlaku, nomor seluler baru harus didaftarkan terlebih dahulu dengan divalidasi NIK dan KK lalu dikirim ke nomor 4444.
"Jadi, untuk menghindari penjualan SIM Card keadaan aktif menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum, Kominfo bekerjasama dengan Dukcapil, Bareskrim, ATSI, untuk sosialisasikan kepada outlet di seluruh Indonesia agar memenuhi aturan yang berlaku," tutur Wayan.
"Kewajiban operator seluler harus tahu pelanggan, ke depan untuk mengatasi permasalahan yang ada Kominfo sedang menyusun rencana penerapan registrasi pelanggan data kependudukan biometrik, termasuk tidak terbatas teknologi wajah face recognition, fingerprint, dan iris berdasarkan Permenkominfo 5 Tahun 2021 Pasal 154," tambahnya.
Wayan menyatakan kini pihaknya tengah menyiapkan regulasi registrasi SIM card pakai biometrik untuk menciptakan trust dalam bisnis digital.
Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, detik Pagi tayang langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, detikers bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!" (Arvi Ristiani Pratami/ndh)
