.webp)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengharamkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dijadikan sebagai pedoman. Apa alasannya?
"Kaitan dengan kecerdasan buatan mengenai bolehnya bertanya kepada AI, yang dalam hal ini untuk dijadikan sebagai pedoman atau dipedomani," kata Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiah Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Kiai Hasan Nuri, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Hasan mengatakan AI belum bisa dijadikan objek untuk memohon fatwa. Menurutnya, informasi yang disampaikan AI belum bisa dijamin kebenarannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau disimpulkan dilarang atau diharamkan atau tidak boleh karena di dalamnya ada beberapa hal. Di antaranya bahwa AI ini adalah walaupun dia mempunyai kecerdasan yang mungkin bisa melampaui kecerdasannya manusia, akan tetapi dia ini belum bisa dijadikan sebagai objek untuk memohon fatwa karena masih unsur kebenarannya belum bisa dijamin," ujarnya.
Hasan mengatakan apa yang disampaikan oleh AI merupakan suplai informasi dari perusahaan pembuatnya. Dia juga menyinggung soal latar belakang perusahaan yang memproduksi AI.
"Kemudian, masih ada halusinasi ketergantungan kepada informasi-informasi yang di terima oleh AI tersebut. Untuk sementara ini masih banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan digital yang berbasis nonmuslim sehingga memunculkan rekomendasi agar kira-kira nanti ke depan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa melahirkan kecerdasan digital yang dibangun dan diisi konten-kontennya oleh orang-orang yang mempunyai otoritas dalam hal-hal yang bersifat fatwa dan lain-lain," ucapnya.
"Sehingga nanti kaum Nahdliyin mempunyai rujukan paling tidak untuk mempermudah dalam mencari rujukan-rujukan fatwa dalam masalah agama. Insyaallah kita berharap dengan AI yang dibangun oleh NU, bisa istilahnya steril lah begitu tidak bercampur dengan paham-paham yang di luar ahlussunnah wal jamaah," imbuhnya.
