.webp)
Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kominfo sekaligus Sekretaris Pribadi mantan Menkominfo Johnny G Plate, Heppy Endah Palupy, mengatakan perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, yang dilakukan Johnny Plate tidak menggunakan anggaran Kemenkominfo. Hakim pun meminta Heppy tak mengarang cerita.
Hal itu disampaikan Heppy saat bersaksi di sidang kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (19/9/2023). Duduk sebagai terdakwa eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.
Mulanya, ketua majelis hakim Fahzal Hendri bertanya apakah Kemenkominfo memiliki Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Heppy mengatakan perjalanan dinas pimpinan memiliki SPPD, tapi dengan nilai terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi Spanyol, Barcelona ada?" tanya hakim.
"Kita menyebutnya perjalanan dinas pimpinan, Yang Mulia. Jadi tidak hanya dipakai oleh Pak Menteri, jadi untuk pergi ke Barcelona dan ke beberapa negara menggunakan anggaran BAKTI, Yang Mulia," kata Heppy.
"Nggak ada anggaran untuk kementerian perjalan dinas beliau?" tanya hakim lagi.
"Untuk perjalanan itu nggak ada, Yang Mulia," balas Heppy.
Hakim mengaku heran tidak ada anggaran untuk perjalanan dinas Johnny Plate selaku menteri. Heppy mengatakan perjalanan dinas memang dianggarkan, tapi tidak dipakai.
"Kenapa nggak dipakai?" tanya hakim.
"Pada waktu itu saya berdiskusi saya kini arahan ke Pak Anang terkait perjalanan dinas tersebut," jawab Heppy.
Hakim meminta Heppy tak mengarang cerita. Hakim terus mencecar ada tidaknya anggaran perjalanan dinas Johnny Plate ke luar negeri.
"Itu kan lain cerita, jangan ngarang-ngarang deh, masa menteri nggak punya SPPD ke luar negeri. Atau emang nggak ada program itu, ingin pergi-pergi sendiri sama rombongan, bisa jadi itu, nggak ada dalam SPPD-nya. Ada nggak anggaran SPPD itu?" tanya hakim.
"Ada, Yang Mulia," jawab Heppy.
"Kenapa nggak dikeluarkan?" tanya hakim.
"Nilainya terbatas, Yang Mulia, dari Kominfo," ujar Heppy.
"Berapa?" tanya hakim.
"Untuk detailnya sekitar 2022, Rp 5 miliar untuk perjalanan dinas pimpinan," jawab Heppy.
Simak Video 'Johnny Plate: Saya Marah Karena Proyek BTS Tidak Selesai':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Hakim lalu menanyakan apakah Rp 5 miliar tersebut digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri Johnny Plate selama setahun atau sekali perjalanan. Heppy mengatakan uang tersebut digunakan tidak hanya untuk perjalanan dinas Johnny, tetapi juga untuk eselon lainnya.
"Nggak dipakai berarti? Ke Spanyol itu nggak dipakai?" tanya hakim.
"Pakai anggaran BAKTI, Yang Mulia," ujar Heppy.
"Lain ditanya lain dijawab apa pula, nggak dipakai SPPD menteri?" tanya hakim.
"Tidak dipakai untuk Kominfonya," ucap Heppy.
Heppy mengatakan uang dari BAKTI itu tidak hanya dipakai ke Spanyol. Tapi juga digunakan untuk perjalanan dinas ke Inggris, Amerika, dan Prancis.
"Nggak ada dipakai uang perjalanan dinas dari menteri?" tanya hakim.
"Benar, Yang Mulia," jawab Heppy.
Persoalan pembayaran perjalanan Johnny Plate ke luar negeri ini telah diungkap jaksa dalam dakwaan terhadap Johnny Plate dkk. Jaksa mengatakan Johnny Plate menerima fasilitas dari Dirut PT Sansaine berupa sebagian pembayaran hotel bersama timnya senilai Rp 452,5 juta saat perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, pada 2022.
"Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Sinergy) berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris Prancis sebesar Rp 453.600.000, London Inggris sebesar Rp 167.600.000, dan Amerika Serikat sebesar Rp 404.608.000," ujar jaksa.
Secara total, kata jaksa, Plate memperkaya diri sendiri Rp 17,8 miliar dari proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Total kerugian negara akibat proyek ini disebut mencapai Rp 8 triliun.
Kerugian Rp 8 triliun itu berasal dari pembayaran 100 persen yang dilakukan Kominfo. Padahal, menurut jaksa, Plate sudah mengetahui proyek BTS yang dikerjakan dengan anggaran tahun 2021 tersebut tidak selesai dan masuk kategori proyek kritis.
