Pendekatan Keamanan di Poso Bikin Warga Takut

Jakarta - Masih banyaknya kasus kerusuhan di Poso yang semakin meningkat memerlukan tindakan sistematis dari pemerintah tanpa melakukan pendekatan keamanan karena pendekatan itu menjadikan kondisi masyarakat justru rawan ancaman yang dilakukan aparat."Tahun 2006 saja sudah 32 kali kegiatan provokasi dan kekerasan di Poso. Sejak Desember 1998 lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, 30 ribu orang mengalami gangguan jiwa berat dan ringan, 17 ribu rumah dan bangunan terbakar, serta 98 ribu jiwa pernah mengungsi. Ini merupakan kejahatan kemanusian," kata Sekretaris Poso Crisis Center, Mahmud Miswara di kantor YLBHI, Jalan Prambanan 14, Menteng, Jakarta (11/10/2006).Kondisi tersebut diperparah pascaeksekusi Tibo cs yang justru meningkatkan eskalasi gangguan keamanan. Pascaeksekusi Tibo cs, kekerasan makin meningkat. Bahkan telah mengarah pada benturan antara masyarakat dengan aparat keamanan yakni kepolisian. Poso Crisis Center menyayangkan pendekatan keamanan pascaeksekusi Tibo cs yang kontrapoduktif, yakni menimbulkan kebencian kepada aparat keamanan."Pascaeksekusi, mobilisasi besar-besaran dikerahkan ke Poso. Ini tidak kurang 5 ribu aparat TNI/Polri menyebar hingga pelosok desa. Saat ini ada 1.200 petugas Brimob di berbagai daerah di Poso. Bagi masyarakat, ini sebagai bentuk kecurigaan pemerintah kepada masyarakat," jelas dia.Untuk mengatasi rumitnya permasalahan mengatasi keamanan, Poso Crisis Center, Kontras dan YLBHI mengusulkan adanya tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk kasus Poso selain peningkatan kesejahteraan masyarakat."Pengungkapan kasus kekerasan Poso tidak cukup adil hanya dilakukan oleh aparat keamanan. Perlu pembentukan TGPF untuk mengungkap secara objektif. Selain itu pemerintah perlu membentuk badan atau otoritas khusus yang bekerja untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Poso," terang dia. (san/sss)