.webp)
Puan juga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memasifkan sosialisasi terkait pelaporan dugaan pungli di sekolah.
Hal ini mengingat beberapa komponen di sekolah dibiayai oleh uang negara, seperti PPDB, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana serta penyediaan alat multimedia pembelajaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan pemahaman akan komponen pendidikan apa saja yang ditanggung negara, maka masyarakat juga dapat melakukan pemantauan dan dapat segera melapor apabila mengetahui adanya pungli. Pemerintah bisa membuat posko pengaduan di setiap dinas pendidikan di daerah-daerah," katanya.
Puan berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sekolah. Dengan begitu, diharapkan akan meminimalisir oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk melakukan pungli.
"Jika pungli dibiarkan, maka akan merusak tatanan pendidikan di negara kita. Semua harus bergotong royong untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk melaporkan adanya pungli di sekolah," imbuh Puan.
Seperti diketahui, guru honorer bernama Mohamad Reza Ernanda yang mengajar di SD Negeri Cibeureum 1 Kota Bogor dipecat secara sepihak karena telah melaporkan adanya dugaan praktik pungli di sekolah itu. Pemecatan tersebut mendapat penolakan dari murid dan orang tua siswa hingga viral di media sosial.
Dalam surat keterangan pemecatan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cibeureum 1 Novi Yeni, sang guru honorer dinyatakan tidak loyal dan tidak taat kepada pimpinan sekolah. Padahal Reza hanya membuat laporan adanya dugaan pungli saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Atas perjuangan murid dan orang tua siswa yang merasa terbantu oleh keberanian Reza, pemecatan tersebut akhirnya dibatalkan. Sebaliknya, Kepala SD Negeri Cibeureum 1 Novi Yeni dipecat oleh Wali Kota Bogor Bima Arya karena kasus gratifikasi.
(eva/fas)
