DPR Diminta Desak Pemerintah Bentuk KKR

Jakarta - Hampir dua tahun direncanakan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak kunjung dibentuk pemerintah. Elsam mendesak Komisi III DPR berinisiatif mempercepat pembentukan KKR."Komisi III DPR harus ambil peran lebih. Saya kira pembentukan ini akan terus tertunda. Secara kongkret DPR dapat melakukan hak angket. Saya kira itu yang paling tepat," ujar Kepala Divisi Kampanye Elsam Amirudin dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2006).Amir menambahkan, DPR harus harus bisa mengambil inisiatif dan terobosan untuk mempercepat pembentukan KKR. Baik dengan melakukan seleksi terhadap calon anggota KKR secara langsung, maupun melalui langkah-langkah politis.Terobosan oleh DPR tersebut, menurut Amir, diperlukan karena saat ini presiden terkesan mengulur-ulur waktu dengan alasan yang mengada-ada. Untuk itu, Elsam mendesak menentukan nama-nama anggota KKR, sekaligus membentuk lembaga tersebut."Presiden harus memastikan kapan KKR akan dibuat. Kalau presiden sudah tidak menghendaki pembentukan KKR, ya diumumkan, jangan beri janji-janji akan membentuk KKR," kata Amir.Direktur Eksekutif Elsam Agung Putri menambahkan, pembentukan KKR adalah faktor penting dalam melakukan proses rekonsiliasi dan konsolidasi bangsa. Makanya, bila tidak segera dibentuk KKR, justru akan menimbulkan masalah, seperti menggoyahkan perdamaian di Aceh dan gangguan hubungan pusat dan daerah di Papua."KKR dijanjikan pada Aceh sebagai prasyarat perdamaian, juga dijanjikan dalam otonomi khusus di Papua. Jadi kalau tidak segera dibentuk, bisa timbul masalah," kata Agung. (zal/sss)