.webp)
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau berencana mengundang masyarakat Galang Rempang, aparat, dan pihak pemerintah, terutama BP Batam, untuk duduk bersama dalam rangka mencari solusi agar penyelesaian masalah di kawasan Galang Rempang tidak berkepanjangan.
"Penyelesaian kawasan Galang Rempang ini tidak berlarut larut panjang dan LAM Kepri akan nantinya mengajak duduk bersama dengan masyarakat Galang Rempang, Aparat dan pihak Pemerintah khususnya BP Batam," ucap Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Datok Al Razak AlHafis dalam keterangan tertulis, Jumat (15/9/2023).
Ia mengimbau masyarakat Kepri untuk tenang dan tidak terprovokasi selama proses relokasi kawasan Rempang. Apalagi kawasan ekonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan terpancing saudara-saudara Melayu termakan isu-isu yang membuat kita menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan ekonomi di Galang Rempang," katanya.
Hal itu Razak ungkapkan pada Rabu (13/9), ia juga mengajak masyarakat Galang Rempang menahan emosi dan menghindari tindakan yang dapat membawa kesulitan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.
"Kami berharap kepada masyarakat Galang Rempang menahan emosi dan tidak melakukan tindakan tindakan yang nantinya akan membuat susah sendiri bagi sendiri serta keluarga," ujar Razak.
Dirinya menyayangkan peristiwa yang terjadi Senin lalu (11/9), di Gedung BP Batam, di mana terjadi insiden yang mengakibatkan banyak korban dari pihak polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi yang berakhir ricuh.
"Peristiwa yang terjadi Senin kemarin di Gedung BP Batam yang mana banyak korban yang berjatuhan dari Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi anarkis yang dilakukan jangan terulang lagi kita berharap," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum LAM Kepri Dato Wira H. Raja Alhafiz, mengaku pihaknya punya niat tulus menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi di Pulau Rempang Galang melalui pendekatan damai dan musyawarah.
"Saya juga sangat berterima kasih atas permintaan maaf Kapolda Kepri terkait insiden penembakan gas air mata di gedung LAM Batam dan kami disini ingin duduk bersama dengan Bapak-bapak sekalian dan seluruh masyarakat Pulau Rempang serta Galang, sehingga kita dapat mencapai kesepahaman yang bermanfaat untuk semua pihak," ucap Wira.
Wira sepakat untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu ketertiban.
Sebelumnya, terjadi konflik antara sejumlah kelompok masyarakat di PulauRempang dan aparat kepolisian pada Kamis (7/9). Masyarakat menentang pengukuran lahan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP)Batam untuk proyek pembangunanRempang Eco-City.
Diketahui, Pulau Rempang memiliki luas kurang lebih 17.000 hektar, direncanakan untuk menjadi kawasan terintegrasi yang menghubungkan sektor-sektor seperti industri, jasa, perdagangan, perumahan, agro-pariwisata, serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Berkaitan dengan insiden tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD telah meminta agar kepolisian dapat mengatasi aksi massa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan mengutamakan kemanusiaan.
"Kami tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan," kata Mahfud MD.
Simak juga Video 'Jokowi Bicara soal Bentrok di Rempang: Komunikasi Kurang Baik-Utus Bahlil':
